Prabowo Bentuk Tim Khusus untuk Awasi BUMN

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto berencana menempatkan utusan khusus di setiap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) guna memperkuat pengawasan dan mencegah kebocoran kekayaan negara.

Langkah ini diambil karena Presiden memandang perusahaan pelat merah sebagai "darah bangsa" yang harus dikelola dengan integritas tinggi demi kesejahteraan rakyat.

Rencana strategis tersebut disampaikan Presiden saat memberikan arahan dalam peringatan HUT ke-1 Badan Pengelola Investasi Danantara di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (11/3).

Presiden menegaskan bahwa pengawasan ketat adalah kunci utama agar kekayaan negara yang diamanahkan kepada BUMN tidak hilang akibat tata kelola yang buruk.

Baca Juga: Iran Minta Warga Timur Tengah Laporkan Lokasi Pasukan AS dan Israel 

"Saya telah menunjuk utusan-utusan khusus presiden, dan mungkin akan saya tunjuk nanti utusan-utusan khusus untuk di tiap BUMN yang kita kelola. Kita harus mengawasi karena ini adalah darah bangsa Indonesia," ujar Presiden Prabowo.

Selain pengawasan internal melalui utusan khusus, Presiden juga memastikan bahwa Danantara, sebagai sovereign wealth fund Indonesia akan menjadi lembaga yang paling diawasi di tanah air.

Pengawasan tersebut melibatkan dewan pengawas yang kuat dari unsur Menteri Koordinator, serta pengawasan eksternal dari BPK, BPKP, Kejaksaan, Kepolisian, hingga Panglima TNI.

Baca Juga: Larangan Ekspor Minyak Mentah Kembali Mencuat 

Presiden mengingatkan jajaran petinggi Danantara dan pimpinan BUMN untuk selalu waspada dan menjaga amanah dalam mengelola kekayaan untuk generasi mendatang.

Ia mencontohkan banyak negara kaya yang mengalami kerugian besar pada lembaga pengelola investasinya akibat manajemen yang lemah dan tidak jujur.

Menutup arahannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa kunci dari manajemen yang hebat tidak hanya terletak pada sistem, tetapi juga pada hati dan jiwa para pemimpinnya.

Ia menaruh harapan besar di pundak para pengelola Danantara untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui tata kelola perusahaan yang transparan dan akuntabel. (af/ri)