VOICEINDONESIA.CO, Bekasi – Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menyoroti porsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT Bank Tabungan Negara (BTN) yang dinilai belum sejalan dengan prioritas pemerintah untuk memperkuat sektor produksi.
BTN merupakan salah satu bank yang ditunjuk Kemenko Perekonomian untuk menyalurkan KUR dalam program nasional 2025, dengan target nasional mencapai Rp300 triliun.
Anggota BAKN DPR RI, Annisa Mahesa, mengatakan bahwa data BTN menunjukkan sebagian besar kredit justru mengalir ke sektor perdagangan, bukan produksi seperti yang ditekankan Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga: F-Buminu Sarbumusi Sebut Ada 300 PMI Bermasalah
“Dari data BTN, 60 persen KUR mengalir ke sektor perdagangan. Padahal amanat Presiden Prabowo menekankan bahwa KUR harus didorong ke sektor produksi, seperti pertanian dan perikanan, untuk memberikan nilai tambah bagi petani,” ujarnya saat kunjungan kerja di BTN Bekasi, Jawa Barat, Kamis (20/11/2025).
Annisa mempertanyakan alasan BTN tidak mendorong sektor produksi secara lebih agresif.
“Mengapa BTN mengambil jalan pintas dengan membiayai sektor perdagangan? Mengapa porsi untuk sektor produksi tidak sebesar perdagangan? Apakah ada pertimbangan risiko tertentu?” kata politisi Gerindra itu.
Di sisi lain, Anggota BAKN Primus Yustisio menyoroti rendahnya akses KUR bagi petani.
Baca Juga: Kamboja Bukan Negara Tujuan PMI, DPR Minta Pemerintah Perkuat Pengawasan
Ia menegaskan bahwa KUR seharusnya memperluas pembiayaan bagi pelaku UMKM, termasuk sektor pertanian yang selama ini kesulitan modal.
“Penyaluran KUR ke sektor pertanian hanya 4,8 persen pada tahun 2024 berdasarkan data BI. Mengapa petani tidak diberikan kesempatan lebih besar? Bagaimana mereka bisa hidup layak jika akses pembiayaan dipersulit?” ujar Primus.
Ia menambahkan, “Pengajuan KUR untuk produksi bukan tidak bisa, tetapi dipersulit.”
Menjawab kritik tersebut, Direktur BTN Hermita memaparkan bahwa bank telah menyalurkan KUR ke 12 sektor ekonomi, meski porsi terbesar memang masih didominasi perdagangan besar dan eceran sebesar 57,42 persen.
Sektor lainnya meliputi konstruksi (12,51%), penyedia akomodasi dan makan minum (11,17%), jasa kemasyarakatan (8,41%), sektor dengan kegiatan belum jelas batasannya (4,09%), industri pengolahan (2,1%), real estate dan jasa perusahaan (1,59%), transportasi dan komunikasi (1,27%), pertanian (0,84%), listrik gas dan air (0,30%), perikanan (0,20%), serta pertambangan dan penggalian (0,04%).
