VOICEINDONESIA.CO, Surabaya – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto tidak akan menyentuh bantuan sosial (bansos) maupun kebutuhan dasar rakyat lainnya.
Sebaliknya, pemerintah justru membuka peluang untuk menambah alokasi anggaran perlindungan sosial jika diperlukan.
Gus Ipul menjelaskan bahwa penyisiran anggaran hanya difokuskan pada belanja yang bersifat seremonial atau program yang masih bisa ditunda.
Baca Juga: WFH Sehari dalam Sepekan, Jurus Baru Pemerintah Hadapi Lonjakan Harga Minyak
“Yang menjadi kebutuhan rakyat seperti bantuan sosial dan lain sebagainya tidak akan ada efisiensi. Malah justru jika dibutuhkan, Presiden akan menambah,” ujar Gus Ipul di Surabaya, Sabtu (21/3/2026).
Arahan Presiden Prabowo, lanjut Mensos, sangat spesifik dalam memastikan anggaran negara tepat sasaran di tengah situasi global yang menuntut kehati-hatian fiskal.
Prioritas utama pemerintah saat ini adalah menjaga daya tahan masyarakat, terutama kelompok rentan, melalui instrumen bansos.
Evaluasi anggaran akan dilakukan secara ketat pada pos-pos belanja yang tidak mendesak.
Baca Juga: Di Hari Raya Idulfitri, Prabowo Tekankan Pentingnya Persatuan Bangsa
"Yang akan disisir adalah mana yang bisa ditunda, mana yang prioritas, mana yang sifatnya hanya seremoni," tegasnya.
Gus Ipul memastikan bahwa program-program perlindungan masyarakat akan tetap dijaga kualitas dan keberlanjutannya.
Kebijakan ini diambil sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat di atas kepentingan belanja rutin instansi yang bersifat formalitas. (af/hi)
Pilihan Redaksi: Reformasi Perlindungan Upah Awak Kapal Perikanan Asing Taiwan
Baca Berita Lainnya di Google News
