JAKARTA,AKUUPDATE.ID-Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan konektivitas digital yang tengah dibangun hingga ke pelosok Nusantara harus berpegang teguh pada kedaulatan bangsa.
Hal ini disampaikannya saat meluncurkan Program Konektivitas Digital 2021 dan Prangko Seri Gerakan Vaksinasi Nasional COVID-19, Jumat (26/02), di Istana Negara, Jakarta.
Pemerintah telah bekerja keras membangun konektivitas nasional kita. Konektivitas digital harus tetap berpegang teguh kepada kedaulatan bangsa di tengah globalisasi dan hiperkompetisi sekarang ini.
Presiden menambahkan, transformasi digital merupakan solusi cepat dan strategis untuk membawa Indonesia menuju masa depan. Namun, transformasi tersebut harus mewujudkan kedaulatan dan kemandirian digital yang menjadi prinsip penting dalam pelaksanaan transformasi digital di Indonesia.
“Kedaulatan dan kemandirian digital harus menjadi prinsip penting dalam transformasi digital kita. Kita harus memastikan transformasi digital jangan hanya menguntungkan pihak luar. Jangan hanya menambah impor. Ini yang selalu saya tekankan,” tegasnya.
Baca Juga : Pemerintah Terapkan Strategi Hilir-Hulu Digitalisasi Indonesia
Untuk itu, Presiden meminta agar transformasi ini harus diimplementasikan dengan mendorong penggunaan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri), pemakaian produk dalam negeri, serta mendorong penguasaan teknologi digital mutakhir oleh semua anak bangsa.
“Kita bukan bangsa yang menyukai proteksionisme, bukan. Karena sejarah membuktikan bahwa proteksionisme justru merugikan. Kita juga tidak boleh menjadi korban unfair practices dari raksasa digital dunia,” tegasnya.
Kepala Negara berharap agar transformasi digital menjadi solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak.
“Saya berharap agar Program Konektivitas Digital 2021 menjadi momentum penting yang bisa menghubungkan bangsa Indonesia dengan teknologi baru, dengan pola pikir baru, dengan mindset baru, dengan kesempatan bisnis global baru, dan dengan masa depan baru menuju Indonesia maju,” tandasnya.
Dalam acara ini Presiden didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate.(*)
