Yusril Sebut Ada Aturan Bertentangan Soal Pembentukan Kolegium Kedokteran

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta — Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menyatakan akan mengkaji regulasi yang mengatur pembentukan dan tata kelola kolegium kedokteran guna menghindari tumpang tindih peraturan serta memastikan kepastian hukum.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra saat menerima audiensi Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia (MGBKI) bersama jajaran Kemenko Kumham Imipas di Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Audiensi itu tturut dihadiri oleh Sekretaris Menteri Koordinator Kumham Imipas R. Andika Dwi Prasetya, Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia Ibnu Chuldun, serta para staf khusus menteri.

Dalam pertemuan tersebut, Yusril menegaskan komitmen pemerintah untuk mencari formula yang tepat apabila dalam praktiknya diperlukan pengesahan kolegium oleh Menteri Kesehatan, tanpa mengesampingkan prinsip independensi kolegium sebagai entitas keilmuan.

“Kami akan mempelajari Peraturan Pemerintah dan juga Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2024. Dari kajian awal, terdapat indikasi adanya pertentangan antara PP dan Permenkes,” ujar Yusril.

Menurutnya, sebagai kementerian koordinator, Kemenko Kumham Imipas memiliki tugas untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih antarregulasi. Oleh karena itu, seluruh aspek hukum yang terkait, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan menteri, akan ditelaah secara menyeluruh.

“Kita akan menelaah aspek-aspek hukumnya, baik pada level undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan menteri, untuk kemudian disinkronkan,” tegasnya.

Sebelumnya, Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia (MGBKI) menyampaikan keberatan terhadap penunjukan anggota kolegium oleh Menteri Kesehatan karena dinilai tidak berasal dari kalangan guru besar maupun dokter spesialis yang telah berpengalaman.

Ketua Umum MGBKI Budi Iman Santoso menyampaikan pandangan akademik, kajian strategis, serta rekomendasi kebijakan MGBKI secara langsung dan konstruktif sebagai kontribusi pemikiran dalam menjaga keseimbangan antara reformasi sistem kesehatan dan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Ia meyakini audiensi tersebut menjadi ruang dialog yang bermartabat dan produktif untuk menyelaraskan perspektif akademik dengan arah kebijakan nasional, demi terwujudnya sistem kesehatan Indonesia yang kokoh secara hukum, unggul secara ilmiah, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat.

Sementara itu, Sekretaris MGBKI Theddeus Octavianus Hari Prasetyono menekankan pentingnya prinsip independensi kolegium sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, yang secara normatif mendefinisikan kolegium sebagai kumpulan ahli yang menjalankan tugasnya secara independen.

Audiensi tersebut diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat dialog dan harmonisasi kebijakan antara pemerintah dan komunitas akademik kedokteran, sehingga reformasi sistem kesehatan nasional dapat berjalan selaras dengan prinsip negara hukum, keilmuan, dan keselamatan pasien. (Ap/Hi)