VOICEINDONESIA.CO, Bandung – Komisi V DPRD Jawa Barat menuding lemahnya sistem pendataan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai akar masalah yang menghambat serapan tenaga kerja di sektor industri.
Minimnya sinkronisasi antara dunia pendidikan dengan kebutuhan pasar membuat kebijakan perbaikan pendidikan vokasi di Jawa Barat sering kali tidak tepat sasaran.
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, George Edwin Sugiharto, mengkritik laporan pendidikan saat ini yang cenderung hanya menampilkan sisi keberhasilan secara seremonial.
Baca Juga: Tak Perlu ke Bank Lagi! WNI di Taiwan Kini Bisa Bayar Paspor di Minimarket
Sebaliknya, data krusial mengenai profil lulusan yang belum terserap lapangan kerja justru sulit diakses dan tidak komprehensif.
"Kalau kita tidak tahu penyakitnya, bagaimana kita mau memperbaiki. Kita perlu jujur melihat kekurangan, bukan hanya melaporkan keberhasilan," ujar George dalam keterangan resminya di Bandung, Rabu (28/1/2026).
George mendesak seluruh SMK di Jawa Barat untuk menerapkan pendataan alumni secara berkelanjutan.
Data tersebut harus mencakup persentase lulusan yang bekerja sesuai bidang, lintas bidang, berwirausaha, melanjutkan studi, hingga yang masih menganggur.
Baca Juga: DPR Tegaskan Negara Harus Hadir Lindungi PMI dari Hulu ke Hilir
Tanpa basis data yang kuat, pemerintah akan terus kesulitan merumuskan solusi nyata bagi pengangguran lulusan SMK.
"Data tersebut sangat penting sebagai bahan evaluasi yang akan diteruskan kepada pemerintah daerah maupun pusat. Selama ini, pendidikan cenderung berjalan apa adanya tanpa didukung data yang kuat dan sarana prasarana yang benar-benar modern," tegasnya.
Selain masalah data, George menyoroti pentingnya modernisasi fasilitas praktik agar relevan dengan perkembangan teknologi industri terkini. Menurutnya, misi SMK sebagai pencetak tenaga kerja siap pakai hanya bisa terwujud jika penguatan kurikulum dibarengi dengan sarana yang memadai.
"SMK harus dibekali ilmu dan fasilitas yang mendukung dunia kerja. Ini menjadi masukan penting untuk kami sampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar kebijakan pendidikan vokasi ke depan lebih berbasis data dan kebutuhan nyata," pungkas George. (af/hi)
Pilihan Redaksi: Ekstradisi Atau Represi: Jangan Manjakan Kriminal Siber
Baca Berita Lainnya di Google News
