Kementerian PKP Didorong Percepat Program Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Langkah strategis yang didorong meliputi penguatan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pembangunan rumah susun, rumah khusus, hingga optimalisasi pemanfaatan lahan milik negara demi memangkas angka backlog perumahan nasional.

Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri PKP Maruarar Sirait terkait evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2026 hingga Mei 2026, serta pembahasan Hasil Pemeriksaan Semester I dan II BPK RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

“Meningkatkan koordinasi sinkronisasi dan integrasi program perumahan dan kawasan permukiman dengan pemerintah daerah, lembaga pembiayaan, badan usaha dan seluruh pemangku kepentingan guna mendukung percepatan program perumahan pembangunan hunian tetap pasca bencana, serta penguatan akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” ujar Roberth.

Legislator Fraksi Partai NasDem ini menggarisbawahi pentingnya penguatan pengawasan internal dan tata kelola kelembagaan agar seluruh proyek fisik, mulai dari BSPS, rumah susun, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), hingga penanganan kawasan kumuh berjalan transparan dan tepat sasaran.

Komisi V DPR RI dan Kementerian PKP pun telah bersepakat untuk mengesampingkan hambatan birokrasi demi mempercepat pemenuhan hunian layak bagi masyarakat di daerah.

“Komisi V DPR RI sepakat dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mempercepat pelaksanaan program BSPS dan program perumahan lainnya guna meningkatkan kualitas hunian masyarakat, mengurangi rumah tidak layak huni, serta mendukung pemerataan pembangunan kawasan permukiman, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” tandasnya.

Selain fokus pada eksekusi pembangunan fisik, Komisi V DPR juga memberikan catatan serius terkait akuntabilitas anggaran.

Roberth meminta Kementerian PKP segera menuntaskan seluruh rekomendasi BPK RI atas enam laporan hasil pemeriksaan yang mencakup 36 temuan dan 106 rekomendasi, termasuk pengembalian atau pemulihan kerugian negara secara berkala.

Di sisi lain, pemanfaatan aset atau tanah milik negara dinilai menjadi kunci utama untuk menekan ongkos produksi hunian rakyat ke depan.

“Memberdayakan lahan-lahan milik negara yang akan digunakan untuk pembangunan perumahan dalam rangka mengurangi angka backlog perumahan utamanya untuk MBR,” pungkas Roberth. (af)