Pemerintah dan Bank Sentral Janji Perkuat Harmoni Kebijakan

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Pertemuan ini sengaja digelar untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi nasional sekaligus merumuskan strategi bersama demi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan inklusif.

"Pada hari ini kami Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga pada otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pada saat ini," ujar Dasco.

Agenda strategis yang berlangsung di akhir pekan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat kunci, di antaranya Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohammad Haekal, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

Dasco mengklaim bahwa forum konsolidasi ini berjalan sangat produktif dan berhasil menelurkan sejumlah kesepakatan penting. 

Hasil kesepakatan antarsubsektor ekonomi tersebut nantinya akan dieksekusi secara cepat oleh masing-masing instansi sesuai dengan koridor kewenangan hukum yang berlaku.

"Alhamdulillah, hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan yang tentunya akan disampaikan oleh masing-masing pihak, baik dari otoritas moneter, fiskal maupun dari pihak pemerintah," lanjut Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Fokus utama dari pembahasan kali ini bertumpu pada harmonisasi antara kebijakan fiskal di bawah kendali Kementerian Keuangan dan kebijakan moneter yang diarsiteki oleh Bank Indonesia. 

Sinergi yang kokoh di antara kedua instansi ini dinilai sebagai prasyarat mutlak untuk membentengi fundamental ekonomi nasional dari berbagai risiko ketidakpastian.

Lebih lanjut, Dasco menggarisbawahi bahwa keselarasan langkah antara pemerintah dan bank sentral sangat krusial dalam mengendalikan laju inflasi domestik serta meredam fluktuasi nilai tukar rupiah. 

Jika kedua instansi ini berjalan sendiri-sendiri, gejolak pasar dikhawatirkan dapat langsung merusak daya beli masyarakat dan mengganggu iklim investasi di dalam negeri.

Melalui inisiasi forum tripartit ini, DPR RI berharap bauran kebijakan fiskal dan moneter ke depan dapat berjalan seirama untuk menjaga stabilitas pasar keuangan.

Langkah terpadu ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, mempertebal kepercayaan para pelaku usaha, serta menggaransi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional dari hulu hingga hilir. (af)