VOICE Indonesia
HOT
News

DPR Minta Pemerintah Fasilitasi Jamaah Umroh yang Terdampak Penutupan Bandara Riyadh

S Nurafifa - VOICEIndonesia.coEditor: Abdulloh Hilmi2 menit baca
VOICE Indonesia di Google
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta
Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sukamta(Foto: Voiceindonesia.co/fraksi PKS)

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Penutupan Bandara Riyadh membuat sejumlah jemaah umrah Indonesia gagal berangkat, dan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah memfasilitasi mereka.

Sukamta menyampaikan permintaan itu setelah kelompok Houthi menyerang Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, Arab Saudi, hingga menimbulkan korban jiwa. Ia juga meminta Kedutaan Besar RI (KBRI) Riyadh memastikan keselamatan warga negara Indonesia (WNI) di Arab Saudi.

“Imbauan tersebut penting, tetapi perlu diikuti langkah yang lebih terkoordinasi. Termasuk agar pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait memfasilitasi jemaah Indonesia yang gagal berangkat umrah karena penutupan Bandara Riyadh,” tutur Sukamta kepada wartawan, Rabu (14/10/2026).

Sukamta mencontohkan sejumlah calon jemaah umrah yang tertahan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, pada Senin (12/10/2026). Ia meminta pemerintah mempertimbangkan kebutuhan jemaah yang terdampak, terutama jika gangguan penerbangan berlangsung lebih lama.

“Termasuk dukungan bagi jemaah tertahan, kelompok rentan, lansia, dan mereka yang memiliki kebutuhan kesehatan khusus,” katanya.

Sukamta meminta KBRI Riyadh terus memantau kondisi WNI, termasuk jemaah umrah dan pekerja migran Indonesia (PMI) yang terdampak. Ia mengapresiasi KBRI yang telah menelusuri kondisi WNI lewat sejumlah jalur. Salah satunya jaringan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) di rumah sakit Riyadh dan komunitas WNI yang bekerja di maskapai Flynas di Terminal 3 bandara.

Ia menyatakan Komisi I DPR akan mengawasi kesiapan diplomasi dan layanan konsuler lewat Kementerian Luar Negeri, KBRI Riyadh, dan KJRI Jeddah. Perwakilan Indonesia, menurutnya, perlu memiliki mekanisme respons yang jelas bagi WNI yang membutuhkan informasi, pendampingan, atau bantuan darurat.

Sukamta juga meminta pemerintah menetapkan indikator evaluasi layanan. Cakupannya mulai kecepatan penyampaian informasi, kepastian pendataan jemaah umrah dan PMI, akses layanan, hingga penyelesaian pengaduan.

“Kami percaya perwakilan Indonesia di Arab Saudi akan memberikan layanan yang maksimal,” ujarnya.

Pilihan Redaksi

Travel Terios Bawa Empat Calon PMI Ilegal ke Tawau, Digagalkan di Pos Perbatasan SebatikPekerja Migran Indonesia

Travel Terios Bawa Empat Calon PMI Ilegal ke Tawau, Digagalkan di Pos Perbatasan Sebatik

S Nurafifa· 13 October 2026
Lihat berita ini di Google News
Ikuti VOICE Indonesia di Google News untuk update terbaru
Channel WhatsApp
Dapatkan Berita VOICE Indonesia Langsung di WhatsApp
Follow

⚠️ Hati-hati penipuan! Jurnalis VOICEIndonesia.co tidak menerima imbalan dalam bertugas. Laporkan ke Redaksi VOICEIndonesia.co jika Anda menemukan kejadian tersebut. Hotline 0811-809-073 atau email redaksi@voiceindonesia.co.

Baca Juga

Komentar (0)

Login dulu untuk meninggalkan komentar.