Skandal Korupsi Eks Pejabat BGN, DPR Desak Rombak Tata Kelola MBG

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah mendesak Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Naniek S. Deyang, untuk segera melakukan reformasi birokrasi total dan membangun sistem pencegahan berlapis di internal lembaga.

Langkah ini dinilai krusial guna mengembalikan kepercayaan publik dan menutup celah rasuah dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tidak mandek pada penangkapan para tersangka saja.

“Pekerjaan utama Kepala BGN yang baru adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat dengan membangun sistem MBG yang antikorupsi. Kalau sistemnya dibenahi, manfaat program ini akan semakin dirasakan masyarakat dan tujuan besarnya untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia dapat tercapai,” ujar pria yang akrab disapa Gus Abduh di Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Tuntutan dari politisi Fraksi PKB ini mencuat sebagai respons atas langkah cepat Kejaksaan Agung yang menjebloskan tiga mantan pimpinan BGN ke dalam sel tahanan, termasuk eks Kepala BGN Dadan Hindayana.

Para tersangka terbukti memanipulasi sistem verifikasi untuk meloloskan yayasan-yayasan fiktif bermasalah milik afiliasi mereka sebagai mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang merugikan negara hingga miliaran rupiah per hari.

Abduh, yang juga merupakan anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, menegaskan bahwa skandal korupsi pengadaan motor listrik dan kemitraan di awal berdirinya BGN ini harus menjadi tamparan keras bagi pemerintah.

Ia mengingatkan agar momentum perombakan struktur organisasi yang dilakukan oleh Presiden tidak hanya menjadi formalitas pergantian figur semata tanpa adanya perbaikan sistemik yang fundamental.

“Jangan sampai pergantian pimpinan hanya mengganti orang tanpa memperbaiki sistem. Yang harus dibangun adalah tata kelola yang transparan, akuntabel, dan dapat diawasi secara terbuka,” tegas legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI tersebut.

Sebagai solusi konkret, Abduh mengusulkan agar BGN segera mengadopsi dan mengintegrasikan sistem digitalisasi berbasis real time.

Melalui keterbukaan data elektronik ini, masyarakat luas dapat memantau langsung arus penggunaan anggaran, rekam jejak capaian mitra pelaksana, hingga rantai pasok distribusi makanan di lapangan demi mempersempit ruang gerak para makelar proyek.

“Transparansi adalah salah satu cara paling efektif untuk menutup ruang penyimpangan. Ketika data dan informasi dapat diakses publik, peluang terjadinya manipulasi akan semakin kecil karena pengawasan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat,” jelasnya memaparkan pentingnya kontrol publik.

Selain digitalisasi, Abduh juga meminta manajemen baru BGN membuang jauh-jauh sikap antikritik dan bersikap lebih akomodatif terhadap masukan objektif dari media, akademisi, maupun elemen masyarakat sipil.

Segala bentuk umpan balik (dan evaluasi) berbasis data di lapangan justru harus diposisikan sebagai instrumen mitigasi risiko untuk memperbaiki performa program nasional ini secara berkala.

“Tidak boleh lagi ada sikap defensif terhadap kritik yang disampaikan masyarakat, akademisi, media, maupun pihak terkait lainnya. Justru dari kritik yang objektif itulah BGN dapat mengidentifikasi masalah dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan,” tutur Abduh.

Pada akhir keterangannya, Gus Abduh menyarankan agar pimpinan baru BGN segera menggandeng lembaga penegak hukum eksternal sejak fase perencanaan anggaran demi menggaransi program investasi masa depan anak bangsa ini berjalan bersih dari hulu ke hilir.

“Pelibatan Kejaksaan Agung dan KPK penting untuk memastikan pengawasan berjalan dari hulu hingga hilir. Program MBG merupakan investasi besar bagi masa depan bangsa sehingga harus dijaga dengan tata kelola yang bersih, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” kata Abduh. (af)