VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah hingga saat ini belum menerapkan kebijakan penyesuaian sasaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk wacana untuk mencoret anak-anak dari kelompok ekonomi mampu di desil 7–10.
Saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (20/7/2026), Prasetyo menjelaskan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah melakukan penataan dan pembenahan internal di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN) pasca-terjadinya pergantian pimpinan lembaga tersebut.
Otoritas kabinet meminta publik memberikan ruang waktu bagi jajaran manajemen baru untuk merapikan instansi sebelum merilis regulasi strategis yang bersifat masif.
"Belum. Setelah terjadi proses perubahan pimpinan di BGN, kami menyampaikan bahwa kami mohon waktu untuk melakukan proses pembenahan kurang lebih satu bulan," kata Prasetyo.
Rangkaian hasil inventarisasi serta pemetaan berbagai persoalan teknis pelaksanaan MBG di lapangan dilaporkan telah diserahkan secara berkala kepada Presiden Prabowo Subianto, di mana setelahnya pemerintah akan memperdalam kajian dari berbagai opsi formulasi pelaksanaan program agar lebih tepat guna.
Dalam pertemuan berkala bersama Presiden, salah satu poin krusial yang dibahas adalah simulasi matang pelaksanaan MBG dengan mempertimbangkan karakteristik geografis dan demografis masing-masing daerah.
Perhatian khusus dialamatkan pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang memiliki tantangan logistik sangat kompleks dan berbeda jauh dengan kondisi di kota-kota besar Pulau Jawa.
Prasetyo memaparkan bahwa mekanisme eksekusi MBG di wilayah perbatasan dan kepulauan terpencil 3T memerlukan pendekatan instoral yang berbeda karena karakteristik sosiologisnya.
Distribusi di kawasan tersebut harus disiasati secara cerdas mengingat jumlah anak penerima manfaat relatif sedikit, namun letak geografis tempat tinggal mereka saling tersebar berjauhan di berbagai lok>
Dalam pertemuan berkala bersama Presiden, salah satu poin krusial yang dibahas adalah simulasi matang pelaksanaan MBG dengan mempertimbangkan karakteristik geografis dan demografis masing-masing daerah.
Perhatian khusus dialamatkan pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang memiliki tantangan logistik sangat kompleks dan berbeda jauh dengan kondisi di kota-kota besar Pulau Jawa.
Prasetyo memaparkan bahwa mekanisme eksekusi MBG di wilayah perbatasan dan kepulauan terpencil 3T memerlukan pendekatan instoral yang berbeda karena karakteristik sosiologisnya.
Distribusi di kawasan tersebut harus disiasati secara cerdas mengingat jumlah anak penerima manfaat relatif sedikit, namun letak geografis tempat tinggal mereka saling tersebar berjauhan di berbagai lok>
Dalam pertemuan berkala bersama Presiden, salah satu poin krusial yang dibahas adalah simulasi matang pelaksanaan MBG dengan mempertimbangkan karakteristik geografis dan demografis masing-masing daerah.
Perhatian khusus dialamatkan pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang memiliki tantangan logistik sangat kompleks dan berbeda jauh dengan kondisi di kota-kota besar Pulau Jawa.
Prasetyo memaparkan bahwa mekanisme eksekusi MBG di wilayah perbatasan dan kepulauan terpencil 3T memerlukan pendekatan instoral yang berbeda karena karakteristik sosiologisnya.
Distribusi di kawasan tersebut harus disiasati secara cerdas mengingat jumlah anak penerima manfaat relatif sedikit, namun letak geografis tempat tinggal mereka saling tersebar berjauhan di berbagai lokasi ekstrim.
Mensesneg kembali menegaskan bahwa segala bentuk wacana mengenai pemangkasan atau klasifikasi ulang target penerima, termasuk isu penghentian pasokan makanan bagi kelompok masyarakat desil 7-10, masih murni dalam tahap godokan kajian akademis para ahli.
Pemerintah memastikan belum ada keputusan hukum tetap yang diketuk menjadi kebijakan resmi negara terkait pembatasan tersebut hingga proses pembenahan satu bulan ini dinyatakan selesai.
