DPR Dukung Langkah BGN Moratorium SPPG, Fokus Keamanan Pangan

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendukung penuh langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang melakukan pengereman atau moratorium pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru. 

Langkah penataan ulang (refocusing) ini dinilai sangat bijaksana untuk menggeser orientasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari yang semula mengejar kuantitas jangkauan, kini berbalik fokus pada mutu dan keamanan pangan.

"Moratorium pembangunan dapur baru patut didukung sebagai kesempatan bagi BGN untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program," kata Charles di Jakarta, Senin (8/6/2026).

Charles memaparkan, kebijakan pembatasan ekspansi ini harus dijadikan momentum emas bagi BGN untuk membenahi Prosedur Operasional Standar (SOP) di lapangan dan mendongkrak kapasitas SDM pengelola. 

DPR RI mendesak badan tersebut mengaudit ketat seluruh dapur yang telanjur beroperasi agar lolos standar higienitas tertinggi, sehingga insiden kontaminasi atau keracunan makanan dapat dicegah sedini mungkin.

Di tengah kondisi APBN yang sedang menghadapi tekanan berat, parlemen menilai pembatasan anggaran ekspansi fisik dapur terpusat merupakan tindakan yang bertanggung jawab. 

Komisi IX DPR RI juga sepakat bahwa penerima manfaat MBG harus dikerucutkan secara selektif berbasis kebutuhan riil medis, bukan diposisikan sebagai program universal bagi seluruh anak tanpa memandang status ekonomi.

"Kami juga menilai langkah refocusing penerima manfaat merupakan kebijakan yang rasional dan berbasis kebutuhan," kata politisi PDI-Perjuangan tersebut.

Menurut Charles, prioritas alokasi makanan bergizi gratis wajib ditujukan secara presisi kepada kelompok rentan biologi dan ekonomi. 

Kluster tersebut mencakup bayi di bawah lima tahun (balita), anak-anak sekolah dari keluarga miskin, ibu hamil, ibu menyusui, serta kantong-kantong daerah yang memiliki prevalensi kasus kekerdilan (stunting) dan gizi buruk yang tinggi.

"Dengan demikian, anggaran negara dapat difokuskan untuk menghasilkan dampak perbaikan gizi yang nyata dan terukur," ucap Charles menerangkan alasan Komisi IX DPR RI mendukung penajaman sasaran penerima manfaat tersebut.

Lebih jauh, parlemen mengusulkan agar BGN memanfaatkan masa jeda ini untuk mengubah cetak biru (blueprint) penyediaan makanan.

DPR mendorong transformasi radikal dari sistem dapur SPPG terpusat yang padat biaya logistik, beralih ke model dapur berbasis sekolah (school-based kitchen) dengan memanfaatkan fasilitas kantin sekolah yang sudah tersedia.

"Pendekatan school-based kitchen juga lebih sejalan dengan tujuan utama MBG sebagai intervensi gizi. Sekolah dapat berperan lebih aktif dalam memastikan kualitas makanan, edukasi gizi, serta pemantauan kondisi peserta didik yang menjadi sasaran program," ujar Charles menjabarkan efisiensi pengawasan jalur distribusi makanan.

Menutup pernyataannya, Komisi IX menegaskan bahwa raport keberhasilan program akbar ini sama sekali tidak diukur dari megahnya infrastruktur atau jutaan kotak makanan yang dibagikan. 

Indikator kesuksesan mutlak dinilai dari grafik penurunan angka gizi buruk di daerah dan lahirnya generasi baru Indonesia yang sehat.

"Oleh karena itu, langkah moratorium, penajaman sasaran penerima manfaat, dan penguatan kualitas layanan yang saat ini ditempuh BGN layak mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan," kata Charles. (af)