VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat perlindungan masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berkepanjangan di sejumlah daerah.
Ia menilai penanganan karhutla perlu dilakukan secara terpadu, tidak hanya melalui pemadaman api, tetapi juga dengan memastikan keselamatan dan kebutuhan warga terdampak.
"Banyak masyarakat telah merasakan dampaknya baik dari sisi kesehatan, keamanan, dan sosial,” kata Puan di Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Puan menyampaikan keprihatinan terhadap masyarakat yang masih menghadapi kabut asap akibat karhutla.
Menurut dia, kondisi yang berlangsung lama tersebut turut memengaruhi kemampuan keluarga menjalani aktivitas sehari-hari.
Warga terdampak, kata dia, harus menjaga keselamatan anak, mempertahankan pekerjaan, dan memenuhi kebutuhan rumah tangga di tengah situasi yang belum pasti.
"Pemerintah perlu memberi kepastian bahwa mereka memperoleh dukungan selama keadaan ini berlangsung dan memiliki jalan untuk memulihkan kehidupan setelahnya,” katanya.
Karena itu, Puan meminta pemerintah pusat dan daerah memperkuat koordinasi agar pemadaman api berjalan beriringan dengan perlindungan masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya kejelasan target penanganan, pembagian tanggung jawab antarlembaga, serta kesinambungan bantuan selama warga harus menyesuaikan aktivitas demi keselamatan.
“Agenda tersebut perlu memperjelas hasil yang hendak dicapai, tanggung jawab antarlembaga, dan kesinambungan dukungan ketika kegiatan warga harus disesuaikan demi keselamatan,” katanya.
Berdasarkan data yang diterima Puan, karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera telah berdampak terhadap 12,5 juta jiwa menurut laporan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Dampak karhutla juga tercermin dari jumlah warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Kemenkes mencatat sebanyak 174.694 warga terkena ISPA akibat karhutla selama periode Agustus hingga 21 September 2026.
Data tersebut dihimpun dari tujuh provinsi prioritas penanganan karhutla, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
Kemenkes juga mencatat sebanyak 40.363 balita sempat mengalami ISPA yang dikaitkan dengan dampak karhutla. Selain gangguan kesehatan dan kerusakan lingkungan, kebakaran tersebut turut menyebabkan warga di sejumlah daerah harus bertahan di lokasi pengungsian. (af)
