VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) memfasilitasi 15 skema sertifikasi kompetensi gratis bagi para lulusan program Magang Nasional atau MagangHub.
Langkah ini diambil sebagai strategi nasional untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) sekaligus mendongkrak daya saing angkatan kerja agar langsung terserap oleh dunia usaha dan industri.
“Sertifikasi kompetensi menjadi instrumen penting untuk memastikan lulusan MagangHub memiliki pengakuan atas kompetensi yang dimiliki sehingga lebih siap bersaing di pasar kerja,” kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (2/6/2026).
Menaker Yassierli memaparkan, belasan skema kompetensi yang disiapkan ini telah diselaraskan dengan kebutuhan riil pasar kerja modern saat ini.
Cakupannya sangat variatif, mulai dari kecakapan administrasi perkantoran, literasi teknologi informasi, sektor pelayanan publik, tata kelola keuangan, manajemen SDM, pengolahan data digital, hingga aspek krusial Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Secara rinci, 15 skema sertifikasi tersebut meliputi Pengelolaan Administrasi Perkantoran, Junior Secretary, Asisten Pengembang Web, Digital Marketing, Pembuatan Desain Grafis, Penyusunan Laporan Keuangan Entitas Tunggal, serta Supervisor Sumber Daya Manusia.
Selain itu, dibuka pula skema Pelayanan Pelanggan, Front Office, Operator Komputer, Digital Filing, Produksi Karya Audio Visual, Analis Data, Petugas K3, hingga Penyusunan Laporan Keuangan untuk Pemula.
Guna menyokong kelancaran program tersebut, Kemnaker telah melakukan pemetaan kapasitas dan kesiapan infrastruktur di seluruh balai pelatihan vokasi di Indonesia.
Hasil pemetaan menunjukkan total kapasitas penyelenggaraan di seluruh daerah mampu mengakomodasi hingga 180 skema sertifikasi, di mana eksekusi ujian kompetensi akan digawangi oleh BNSP melalui jejaring Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).
Berdasarkan sebaran kuota daerah, BBPVP Makassar, BBPVP Medan, dan BPVP Surakarta menjadi yang terlengkap dengan menyelenggarakan seluruh 15 skema sertifikasi.
Menyusul di bawahnya, BBPVP Bekasi siap memfasilitasi 11 skema. Sementara itu, BBPVP Bandung, BBPVP Semarang, BPVP Aceh, BPVP Padang, BPVP Samarinda, dan BPVP Kendari masing-masing mengantongi kesiapan untuk 10 skema sertifikasi.
Untuk wilayah lainnya, BPVP Banyuwangi dan BPVP Ternate memiliki kapasitas 9 skema, disusul BPVP Bantaeng dengan 8 skema.
Selanjutnya, BPVP Pangkajene dan Kepulauan serta BPVP Belitung masing-masing memegang 7 skema, BBPVP Serang 6 skema, serta BPVP Lombok Timur, BPVP Ambon, dan BPVP Sorong masing-masing 4 skema.
Adapun kapasitas paling terbatas berada di BPVP Bandung Barat dan BPVP Sidoarjo yang masing-masing hanya menyelenggarakan 3 skema sertifikasi kompetensi. (af)
