VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan kebijakan ganjil genap belum akan dicabut dalam waktu dekat. Evaluasi kebijakan pembatasan kendaraan tersebut akan dilakukan setelah pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta hingga Kota Tua rampung.
Pramono mengatakan, pencabutan ganjil genap sebelum infrastruktur transportasi massal siap dikhawatirkan mengganggu kelancaran lalu lintas di Ibu Kota.
“Begitu saya cabut kebijakan ini, ternyata belum selesai sampai dengan Kota Tua, pasti lalu lintas ataupun transportasinya juga terganggu,” kata Pramono di Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Menurut Pramono, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini masih memprioritaskan penyelesaian jalur MRT utara–selatan. Pembangunan ditargetkan mencapai kawasan Harmoni dan Monas pada 2027, sebelum berlanjut hingga Kota Tua.
Ia berharap, aktivitas pembangunan di permukaan jalan, khususnya pada jalur Monas–Kota Tua, mulai berkurang pada 2027 sehingga dampaknya terhadap lalu lintas dapat diminimalkan.
Pramono menegaskan, keputusan mengenai keberlanjutan ganjil genap perlu mempertimbangkan kondisi transportasi dan kesiapan infrastruktur di lapangan.
Selain menyelesaikan MRT utara–selatan, Pemprov DKI juga mengembangkan MRT lintas timur–barat melalui kerja sama pemerintah pusat dan daerah. Tahap awal proyek tersebut mencakup pembebasan lahan dan pembentukan tim.
Pramono membuka peluang memperpanjang rute MRT timur–barat hingga Tangerang dan Tangerang Selatan apabila pembangunan tahap awal berjalan lancar, termasuk pembangunan depo di Rorotan.
Ia mencontohkan perkembangan layanan Transjabodetabek yang kini menjangkau wilayah penyangga Jakarta. Menurut dia, integrasi transportasi antardaerah berpotensi memperluas akses masyarakat terhadap angkutan umum.
Pemprov DKI berharap pengembangan jaringan MRT dan integrasi transportasi massal dapat mengurangi kemacetan sekaligus meningkatkan efektivitas mobilitas warga Jakarta dan daerah penyangga. (rnm)
