Tak Cukup Pelatihan, Purna PMI Butuh Modal dan Pendampingan

VOICEINDONESIA.CO, Sleman - Ketua Himpunan Pengusaha Purna Pekerja Migran Indonesia (HP3MI) sekaligus Ketua Asosiasi Purna Pekerja Migran Indonesia (APPIK) Korea, Bambang Sutrisno meminta pemerintah memberikan dukungan permodalan bagi purna PMI yang ingin berwirausaha. Selain itu, ia juga meminta pemerintah membuka peluang kerja di perusahaan asing dalam negeri bagi yang tidak memilih jalur usaha mandiri. Hal ini disampaikan dalam diskusi antara Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) D.I. Yogyakarta dengan Tim Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas terkait pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya di Ruang Sambisari, Sleman, Selasa (17/3/2026). "Kami berharap pemerintah dapat memberikan dukungan permodalan bagi Purna Pekerja Migran Indonesia yang ingin berwirausaha," ujarnya. Bambang menceritakan pengalaman mengenai perjalanan menjadi pekerja migran hingga berhasil menjadi wirausahawan, termasuk berbagai tantangan yang dihadapi. Ia menyampaikan harapannya agar pemerintah dapat memberikan solusi konkret bagi purna PMI yang kembali ke tanah air. Sementara itu, Ketua Perkumpulan Wirausahawan Pekerja Migran Indonesia D.I. Yogyakarta, Agus Sugiarto, mengapresiasi peran BP3MI D.I. Yogyakarta dalam memfasilitasi pelatihan bagi purna PMI. Namun, ia meminta ada penguatan pada aspek kesehatan mental bagi purna PMI yang kembali dari negara penempatan. "Pelatihan yang diberikan sangat bermanfaat karena selain menambah wawasan, juga membuka peluang jejaring antar Purna Pekerja Migran Indonesia," ujarnya.

Baca Juga : Komisi IX DPR Nilai Program Jaminan Sosial Purna PMI Belum Efektif Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas RI, Maliki, menyampaikan pentingnya standarisasi program pemberdayaan yang tidak hanya berfokus pada pelatihan. Program juga harus didukung dengan akses permodalan serta pendampingan berkelanjutan dari pemerintah. "Kami berharap program pemberdayaan ke depan memiliki standar yang lebih komprehensif, tidak hanya pelatihan, tetapi juga dukungan modal dan pendampingan," ujarnya. Kepala BP3MI D.I. Yogyakarta, Muhammad Ilyas Prakananda, menyampaikan pihaknya secara konsisten telah melaksanakan program pemberdayaan melalui pelatihan kewirausahaan bagi purna PMI dan keluarga sejak tahun 2018 hingga 2025. Selama kurun waktu tersebut, BP3MI D.I. Yogyakarta telah melatih sebanyak 620 purna PMI dan keluarga. "Selain itu, saat ini terdapat delapan komunitas Purna Pekerja Migran Indonesia yang aktif mendukung penyediaan calon peserta program pemberdayaan," jelasnya. Keberadaan Desa Migran Emas turut membantu dalam pendataan purna PMI yang baru kembali dari negara penempatan, sehingga memudahkan pelaksanaan program pemberdayaan secara lebih terarah. Ketua Tim Pemberdayaan BP3MI D.I. Yogyakarta, Raisha Noorfithriani, menyampaikan berbagai tantangan dalam pelaksanaan program pemberdayaan. (Sin/Ah) Pilihan Redaksi : Berhenti Memanjakan “Scammer”, Saatnya Indonesia Meniru Ketegasan Korea Selatan

Baca Berita Lainnya di Google News