Bahlil: Blok Masela Serap 12 Ribu Tenaga Kerja, Prioritaskan Putra Daerah Maluku

VOICEINDONESIA.CO, Kepulauan Tanimbar – VOICEINDONESIA.CO, Kepulauan Tanimbar - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan Proyek LNG Abadi Blok Masela akan menyerap sekitar 12 ribu tenaga kerja langsung selama masa konstruksi dengan total penyerapan bisa mencapai tiga kali lipat jika memperhitungkan tenaga kerja tidak langsung. Pemerintah meminta perusahaan memprioritaskan putra daerah Maluku sebelum merekrut dari Jawa maupun luar negeri.

Bahlil menjelaskan rekrutmen tenaga kerja akan mengutamakan warga Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya yang merupakan wilayah terdampak langsung proyek.

"Proyek ini menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12 ribu tenaga kerja langsung, kalau tenaga kerja tidak langsung itu bisa tiga kali lipat pada masa konstruksi," kata Bahlil saat Groundbreaking Proyek LNG Abadi Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, Kamis (16/7/2026).

Bahlil mengungkapkan sebagian anak-anak dari Tanimbar dan Maluku Barat Daya sudah disiapkan sejak beberapa tahun lalu melalui pendidikan di Akademi Minyak dan Gas Cepu milik Kementerian ESDM dan seluruh lulusannya akan langsung diserap ke proyek Blok Masela.

"Anak-anak Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya sudah ada yang dikirim untuk sekolah di Cepu, lulusan mereka yang sudah keluar tiga sampai empat tahun lalu akan kita serap semuanya untuk bekerja di proyek Blok Masela," ujarnya.

Bahlil meminta Inpex, Petronas, dan Pertamina mengutamakan tenaga kerja profesional dari wilayah setempat sebelum merekrut dari daerah lain.

"Kalau sudah habis baru ambil dari Jawa atau luar negeri, jangan sampai anak-anak daerah di sini menganggap investasi masuk tidak memprioritaskan mereka," tegasnya.

Bahlil juga meminta SKK Migas memprioritaskan pelibatan pengusaha lokal dalam berbagai pekerjaan selama pembangunan berlangsung. Ia sekaligus mengingatkan pemerintah daerah agar menjaga proses rekrutmen tetap profesional dan bebas dari praktik KKN.

"Saya minta kepada gubernur dan bupati, ingat ini bukan proyek APBD, harus profesional, jangan main KKN, jangan karena tim sukses lalu didorong masuk, tidak boleh," tandasnya.