Semua Artikel

Polri Sebut 4 WNI Korban Sindikat Perdagangan Orang di Myanmar Berhasil Dibebaskan

Ini 3 Negara yang Tidak Menjadi Tujuan Penempatan PMI

20 WNI Korban TPPO di Myanmar Tidak Terdaftar di Keimigrasian

Kapolri dan Panglima TNI Pimpin Apel Gabungan Pengamanan KTT ASEAN 2023

KKP Hentikan Reklamasi Galangan Kapal di Batam

Dukung KTT ASEAN 2023 Bahas Isu Perdagangan Orang, Polri Telah Tangkap 517 Tersangka TPPO

Pemkot Mataram Usulkan Mobil Vektor Pengangkut Sampah Pantai ke Pemprov NTB

Benny Rhamdani Sebut ada 80 Negara Tujuan Penempatan PMI

Didemo Jamaah, Kepala Cabang Fidya Tour Lotim Berikan Klarifikasi

Ditjen Imigrasi Kenalkan Paspor Elektronik Lembar Polikarbonat

Benny Rhamdani Pinta Masyarakat Berperan Aktif Lawan Sindikat Penempatan Ilegal PMI

Jokowi Upayakan 20 WNI Korban TPPO di Myanmar Untuk Dievakuasi

BPS: Seluruh Sektor Alami Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja

Jokowi: Kementerian PUPR Akan Ambil Alih Jalan Rusak Parah

Bareskrim: WNI Korban TPPO Ada di Daerah Konflik Bersenjata

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro mengungkapkan, puluhan warga negara Indonesia (WNI) yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Myanmar terdeteksi berada di daerah yang sedang konflik.

Kemenaker Upayakan Pencegahan Rekrutan PMI Jadi Pekerja Judi Online

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural ke luar negeri.

Kemenlu Desak Myanmar Selamatkan WNI Korban TPPO Bermodus Tawaran Pekerjaan

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI melalui KBRI Yangon dan KBRI Bangkok mendesak otoritas Myanmar untuk menyelamatkan Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di negara itu.

Keluarga Ungkap Ancaman Perusahaan Myanmar ke WNI Korban TPPO

Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Myanmar diancam tidak akan bisa dijemput oleh siapapun, termasuk Presiden RI Joko Widodo.

Program Magang Bakal di Hapus, KBRI Tokyo Pinta WNI Patuhi Aturan di Jepang

Wamendagri Apresiasi Pemprov Papua Tengah dalam Musrenbang RKPD Tahun 2024