Gubernur Bali ingin 70 persen operasional kereta diisi tenaga lokal

VOICEIndonesia.co, Denpasar - Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya menginginkan rencana penggunaan 70 persen tenaga kerja lokal dalam proyek kereta bawah tanah yang dikerjakan PT Sarana Bali Dwipa Jaya (SBDJ) selaku perpanjangan tangan pemda dapat terealisasi.

“Tadi Pak Ari (Dirut PT SBDJ) berbisik beliau akan mendorong paling tidak 70 persen atau lebih adalah putra-putra Bali, harapan kami sumber daya yang mengoptimalkan subway diutamakan masyarakat lokal,” kata dia di Denpasar, Rabu (24/07/2024).

Dalam kegiatan penetapan investor utama proyek transportasi umum masal berbasis kereta itu Pj Gubernur Bali mengatakan mitra terpilih sangat strategis sehingga semestinya ada transfer pengetahuan bagi insinyur lokal.

Selain dalam hal pembangunan, Pemprov Bali ingin tenaga kerja lokal juga mendominasi dalam hal operasional setelah pembangunan rampung.

Untuk itu Direktur Utama PT SBDJ Ari Askhara memastikan akan menyiapkan sumber daya manusia Bali yang berkualitas sehingga siap menjadi operator bukan lagi hanya penonton.

Sebelum menetapkan investor utama mereka telah berkomunikasi agar investor dalam hal ini PT Bumi Indah Prima memastikan 70 persen penggunaan tenaga kerja lokal Bali.

Baca Juga: Anak Eks Anggota DPR RI Terdakwa Kasus Pembunuhan Divonis Bebas

Untuk mendukung sumber daya manusianya, dari dana investasi Ari telah menyiapkan dana untuk pembangunan lembaga pendidikan di bidang yang sesuai dengan kebutuhan moda transportasi kereta.

“Akan berkaitan dengan operasional contoh urusan pemeliharaan pasti pakai orang Singapura, luar negeri, Jakarta minimal, tetapi sekarang kami siapkan orang Balinya,” ujar Mantan Dirut Garuda Indonesia itu.

Tidak hanya pemanfaatan dalam operasional, PT SBDJ menjamin adanya transfer pengetahuan seperti di bidang teknologi dan pembangunan.

Di sisi pembangunan, proyek kereta bawah tanah ini rencananya juga akan melibatkan kontraktor lokal Bali dalam hal suplai bahan baku dan membantu konstruksi.

Ini dilakukan untuk menaati Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kebijakan Jasa Konstruksi Di Bali, namun Ari mengakui bahwa konstruksi utama dilakukan perusahaan lain sebab belum ada kontraktor Bali yang dianggap mampu meliputi keseluruhan.

Ari meyakini keberadaan kereta bawah tanah tidak hanya menguntungkan tenaga kerja lokal, namun juga Pemprov Bali dan jajaran di kabupaten/kota.

“Kami sudah anggarkan tetapi tidak dalam bentuk uang melainkan proyek, seperti Bali nanti pemda punya proyek apa kami bangun,” ujarnya.*