
Diduga Hasil Tambang Ilegal, Toko Emas di Nganjuk Disita Aparat

Baca Juga: Guru Madrasah Swasta Bakal Diangkat PPPK Tahun Ini Koordinator Pasar Wage Nganjuk, Mulyadi, turut dihadirkan sebagai saksi dalam proses penggeledahan di toko yang dikenal dengan nama Toko Semar tersebut. "Saya sebagai saksi untuk penggeledahan di Toko Semar. Yang diperiksa barang-barang yang ada di toko, perhiasan emas dan buku-buku yang kaitannya dengan administrasinya pembukuan," ujar Mulyadi di Nganjuk, Jumat (20/2/2026). Kasus ini mencuat berdasarkan Laporan Hasil Analisis (LHA) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Baca Juga: Indonesia Borong Minyak Mentah, BBM hingga LPG Amerika Serikat Laporan tersebut mendeteksi adanya transaksi mencurigakan dalam tata niaga emas domestik serta kegiatan ekspor oleh perusahaan pemurnian emas yang menggunakan bahan baku dari tambang ilegal. Penyelidikan ini merupakan pengembangan dari perkara penambangan emas ilegal di Kalimantan Barat periode 2019-2022 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) di Pengadilan Negeri Pontianak. Berdasarkan fakta persidangan dan penyidikan tindak pidana asal, ditemukan aliran dana serta aset emas ilegal yang mengalir ke sejumlah pihak, termasuk ke jaringan toko emas di Jawa Timur. Saat penggeledahan berlangsung, pemilik toko yang diketahui berdomisili di Surabaya tidak berada di lokasi. Meski pemiliknya merupakan warga luar kota, Toko Semar sendiri tercatat telah lama menjalankan usahanya di lingkungan Pasar Wage Nganjuk sejak tahun 1976. (af/hi) Pilihan Redaksi: Seleksi Ketat Atase: Tamatnya Era Pejabat Titipan?
Baca Berita Lainnya di Google NewsPilihan Redaksi
NasionalAnggaran Penanganan Korban di Komnas Perempuan Jadi Sorotan
⚠️ Hati-hati penipuan! Jurnalis VOICEIndonesia.co tidak menerima imbalan dalam bertugas. Laporkan ke Redaksi VOICEIndonesia.co jika Anda menemukan kejadian tersebut. Hotline 0811-809-073 atau email redaksi@voiceindonesia.co.
Baca Juga
Komentar (0)
Login dulu untuk meninggalkan komentar.
Paling Banyak Dibaca

PHK Meningkat, Pemerintah Diminta Perluas Penempatan PMI
Pekerja Migran Indonesia

DPR Minta KP2MI Tingkatkan Transparansi Informasi Peluang Kerja Luar Negeri
Pekerja Migran Indonesia

DPR RI Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Imigrasi di Pintu Keberangkatan PMI
Pekerja Migran Indonesia

Narapidana Lapas Porong Gagal Terima Paket Ekstasi
Daerah

Dugaan TPPO dan Lalainya Negara Terhadap Ruhyani
Lipsus
Editorial

Darurat TPPO: Kedubes Arab Saudi Harus Ikut Bertanggungjawab
Editorial

Mengawal Hak Asasi Pelaut Kita dan Peran Vital SPPI di Laut Lepas Taiwan
Editorial

Manipulasi Dokumen: Awal Petaka Pekerja Migran Indonesia
Editorial

Kawal Revisi UU PPMI Demi Keselamatan Pekerja Migran
Editorial

Darurat Mafia Paspor, Dirjen Imigrasi Harus Tegas
Editorial
Komentar Terbaru
Belum ada komentar.



