DPR Minta KP2MI Tingkatkan Transparansi Informasi Peluang Kerja Luar Negeri

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Heru Tjahjono mendorong Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) untuk memperkuat penyebaran informasi yang valid mengenai peluang kerja di luar negeri.

Langkah keterbukaan informasi ini dinilai krusial agar masyarakat luas memperoleh gambaran yang jernih terkait peta negara tujuan, kualifikasi tenaga kerja yang dicari, hingga estimasi pendapatan yang akan diterima.

Penyediaan data yang akurat diproyeksikan dapat mengedukasi serta membimbing calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) agar memilih jalur penempatan yang legal, aman, dan terhindar dari jebakan calo.

Desakan tersebut disuarakan Heru di tengah bergulirnya Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/7/2026).

Heru menilai saluran informasi resmi mengenai negara-negara tujuan penempatan selama ini masih tergolong minim dan perlu diperluas jangkauannya hingga ke tingkat desa. 

Ketiadaan rujukan resmi ini dikhawatirkan membuat masyarakat rentan termakan rumor atau janji manis dari pihak ketiga yang belum tentu sesuai dengan kenyataan pahit di lapangan.

“Penempatan negara tujuan tolong diinformasikan. Penempatan negara tujuan tentunya harus memberikan informasi kepada masyarakat mana yang sebetulnya dibutuhkan dan mana yang sebetulnya menguntungkan untuk bekerja. Karena biasanya informasi itu didapatkan dari cerita - cerita, padahal tidak seperti itu,” ujar Heru.

Politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini meminta pemerintah tidak sekadar melempar data umum, melainkan wajib menyajikan perincian yang mendalam mengenai spesifikasi kebutuhan bursa kerja internasional di tiap wilayah hukum negara mitra. 

Data tersebut harus mencakup jenis profesi yang tersedia, kluster kompetensi atau sertifikasi keahlian yang dipersyaratkan, hingga transparansi kisaran gaji bersih yang akan dikantongi pekerja, sehingga calon tenaga kerja dapat mencocokkan kemampuan diri dan melakukan persiapan matang sejak dini.

"Program P3MI ini penting, harus mempunyai informasi negara mana butuh apa, kemampuan seperti apa, dan tentunya gajinya juga disampaikan. Agar mereka tahu langsung, kalau bekerja di sana dengan kemampuan seperti ini, saya akan mendapatkan penghasilan seperti apa," kata legislator asal daerah pemilihan Jawa Timur tersebut.

Di samping itu, Heru menggarisbawahi urgensi pengawasan melekat pada seluruh rantai proses penempatan, serta pentingnya kehadiran negara dalam memberikan pendampingan psikologis maupun vokasional bagi para calon PMI yang tengah berada dalam masa tunggu pemberangkatan. 

Fase krusial ini kerap menjadi titik rawan di mana para calon pekerja rentan terpengaruh oleh bujuk rayu keberangkatan jalur cepat yang ilegal akibat minimnya pemantauan dari instansi terkait.

"Untuk mendapatkan informasi ini, kantong-kantong pekerja harus terus dievaluasi. Pada saat menunggu keberangkatan itulah yang harus kita lakukan intervensi agar mereka tetap mendapatkan informasi yang benar," jelas Heru.

Kendati menyodorkan sejumlah catatan evaluasi strategis, Heru menutup interupsinya dengan mengapresiasi kerja keras jajaran KP2MI yang tetap menunjukkan performa pelayanan publik yang tangguh di tengah keterbatasan alokasi anggaran operasional dari APBN. 

Namun, guna menopang kemandirian fiskal lembaga dalam jangka panjang, ia menyarankan kementerian untuk mengoptimalkan potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara kreatif dan akuntabel, di mana deviden tersebut nantinya dapat diputar kembali untuk mendanai program peningkatan fasilitas pelayanan serta perlindungan mutakhir bagi para pahlawan devisa negara. (af)