VOICEINDONESIA.CO, Jakarta — Bukan sekadar ikut arus instruksi pusat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memangkas perjalanan dinas yang tidak bermanfaat bagi warga. Hal ini guna mengubah tata kelola anggaran secara efisien di tengah tekanan ekonomi.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyatakan setiap pengajuan perjalanan dinas yang memerlukan persetujuan gubernur akan dipilih secara ketat di Balai Kota. Tidak hanya perjalanan dinas pegawai Pemprov yang dipangkas, tetapi perjalanan dinas BUMD pun ikut direm.
"Kalau tidak memberikan manfaat bagi Jakarta pasti tidak saya izinkan. Bahkan sekarang ini banyak perjalanan BUMD pun tidak kami izinkan," kata Pramono di Jakarta, Kamis (2/4/2026).
Efisiensi ini bukan semata soal patuh pada instruksi Mendagri melainkan bagian dari strategi menjaga pendapatan daerah tetap stabil di tengah tekanan ekonomi global yang tidak ringan. Hasilnya sudah mulai terasa karena pendapatan pajak DKI pada triwulan pertama berhasil melampaui target yang ditetapkan.
Baca Juga : HIPMI Sebut WFH Tidak Cukup untuk Hemat Energi "Jakarta ini tetap mendorong agar revenue-nya tidak turun. Tekanan ekonomi luar biasa jadi kreativitas sangat diperlukan. Alhamdulillah pendapatan pajak triwulan pertama sedikit lebih tinggi dari target," ujarnya. Selain memangkas perjalanan dinas Pemprov DKI resmi menerapkan WFH mulai 1 April 2026 sebagai bagian dari upaya penghematan energi sesuai arahan pemerintah pusat. Pramono menegaskan ASN yang menjalani WFH dilarang keras memanfaatkan mobil dinas untuk kepentingan pribadi selama bekerja dari rumah. (Sin/Ah) Pilihan Redaksi : Menguji Keseriusan Negara: Segera Sahkan Perubahan Ketiga UU PMI dan Ratifikasi ILO C188!
Baca Berita Lainnya di Google News
