
NTB Komitmen Terapkan Sistem Manajemen Talenta ASN, BKN Berikan Dukungan Penuh

VOICEINDONESIA.CO, Mataram – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, mengungkapkan dalam memperkuat tata kelola manajemen ASN, Badan Kepegawaian Negara (BKN) secara aktif mendukung reformasi ASN di lingkup Provinsi NTB.
“Pemprov NTB berkomitmen mendukung reformasi ASN berbasis meritokrasi, profesionalisme, dan bebas kepentingan politik yang terus digalakkan oleh BKN,” ungkapnya dalam Musyawarah Perencanaan Pengembangan Kompetensi (Musrenbangkom) ASN, dan Rakor Kepegawaian Pemprov NTB yang dihadiri para bupati dan wali kota se-NTB, Senin (08/12/2025) di Kota Mataram. Pada kesempatan itu, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menyampaikan apresiasi kepada Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakhrulloh. Menurutnya, pengalaman Prof. Zudan sebagai Penjabat Gubernur di berbagai daerah membuatnya memahami dinamika pemerintahan daerah secara komprehensif. “Prof. Zudan sangat memahami dinamika daerah. Belum kita berbicara, Kepala BKN sudah tahu apa yang kita maksud,” katanya. Baca Juga: Peringati HUT ke-54, Ribuan ASN Meriahkan Mandalika KORPRI Fun Night Run Gubernur NTB juga mengungkapkan bahwa sejak awal menjabat, Ia aktif berdiskusi dengan Kepala BKN untuk memastikan seluruh langkah reformasi ASN di NTB sejalan dengan standar nasional. Menurutnya, dukungan BKN sangat penting untuk memperkuat tata kelola kepegawaian di daerah, mulai dari aspek perencanaan kebutuhan, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, hingga pengawasan pelaksanaan aturan ASN. “Kami terus berkoordinasi agar kebijakan di NTB tidak keluar dari koridor nasional. BKN memberikan dukungan penuh, baik secara kebijakan, pendampingan, maupun pemanfaatan teknologi,” tuturnya. Baca Juga: Persiapan PON 2028 di NTB Capai 80 Persen Gubernur NTB juga menyoroti pentingnya penerapan sistem manajemen talenta sebagai strategi utama pengembangan karier ASN yang lebih sistematis. “Mudah-mudahan tahun depan Provinsi NTB sudah bisa menggunakan sistem manajemen talenta. Biayanya lebih murah dan setiap pegawai bisa menentukan sendiri arah kariernya,” ujarnya. Sementara itu, Kepala BKN, Prof. Zudan Arif Fakhrulloh, juga mengapresiasi upaya Gubernur NTB yang sejak awal memimpin telah mengintensifkan komunikasi dan konsultasi dengan BKN untuk memastikan setiap langkah reformasi ASN sesuai regulasi nasional. "BKN akan terus mendukung penuh tata kelola manajemen ASN di daerah. Kami melihat NTB bergerak sangat cepat. Koordinasi yang dilakukan Pak Gubernur menunjukkan komitmen kuat untuk membangun sistem ASN yang sesuai standar nasional, transparan, dan akuntabel,” tuturnya. Ia menargetkan agar sistem tersebut dapat diadopsi tidak hanya oleh pemerintah provinsi, tetapi juga seluruh kabupaten/kota di NTB dalam 2 (dua) tahun ke depan. Hal ini menurutnya penting untuk menjaga proses manajemen ASN agar tetap objektif dan jauh dari intervensi politik. “Saya ingin dalam sistem kepegawaian kita, orang yang tepat harus berada di tempat yang tepat. Semua harus berkompetisi melalui kinerja, bukan kedekatan politik,” tegasnya. Terkait rencana Pemprov NTB menerapkan manajemen talenta ASN, Prof. Zudan menyatakan bahwa BKN mendorong penuh langkah tersebut. Menurutnya, manajemen talenta adalah instrumen penting untuk memastikan posisi strategis diisi oleh ASN yang paling memenuhi kompetensi. “Manajemen talenta adalah cara paling objektif untuk memetakan potensi dan kompetensi ASN. Dengan sistem ini, setiap pegawai memiliki peta karier yang jelas dan kesempatan yang setara untuk berkembang,” jelasnya. Ia menekankan bahwa pihaknya menyediakan dukungan penuh terhadap pengelolaan ASN di dareah, yakni berupa pendampingan regulasi, harmonisasi kebijakan, hingga fasilitasi digitalisasi layanan kepegawaian melalui berbagai sistem yang dikembangkan BKN.Pilihan Redaksi
Pekerja Migran IndonesiaPHK Meningkat, Pemerintah Diminta Perluas Penempatan PMI
⚠️ Hati-hati penipuan! Jurnalis VOICEIndonesia.co tidak menerima imbalan dalam bertugas. Laporkan ke Redaksi VOICEIndonesia.co jika Anda menemukan kejadian tersebut. Hotline 0811-809-073 atau email redaksi@voiceindonesia.co.
Baca Juga
Komentar (0)
Login dulu untuk meninggalkan komentar.
Paling Banyak Dibaca

PHK Meningkat, Pemerintah Diminta Perluas Penempatan PMI
Pekerja Migran Indonesia

DPR Minta KP2MI Tingkatkan Transparansi Informasi Peluang Kerja Luar Negeri
Pekerja Migran Indonesia

DPR RI Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Imigrasi di Pintu Keberangkatan PMI
Pekerja Migran Indonesia

Narapidana Lapas Porong Gagal Terima Paket Ekstasi
Daerah

Dugaan TPPO dan Lalainya Negara Terhadap Ruhyani
Lipsus
Editorial

Darurat TPPO: Kedubes Arab Saudi Harus Ikut Bertanggungjawab
Editorial

Mengawal Hak Asasi Pelaut Kita dan Peran Vital SPPI di Laut Lepas Taiwan
Editorial

Manipulasi Dokumen: Awal Petaka Pekerja Migran Indonesia
Editorial

Kawal Revisi UU PPMI Demi Keselamatan Pekerja Migran
Editorial

Darurat Mafia Paspor, Dirjen Imigrasi Harus Tegas
Editorial
Komentar Terbaru
Belum ada komentar.



