VOICE Indonesia
HOT

Peran Tersangka Advokat MM: Fee Lawyer, Rekayasa Dokumen Hingga Upaya Penutupan Perkara Korupsi KBS

Joko Hermanto - VOICEIndonesia.coEditor: Redaksi3 menit baca

Ringkasan Berita

AI
VOICE Indonesia di Google
Tersangka advokat MM mengenakan rompi tahanan di rutan kejaksaan tinggi Jawa timur
Tersangka advokat MM mengenakan rompi tahanan di rutan kejaksaan tinggi Jawa timur(Foto: Dok.Istimewa)

VOICEINDONESIA.CO, Surabaya – Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, I Gede Punia Admaja menjelaskan peran masing-masing tersangka dalam kasus korupsi pengelolaan keuangan di kebun binatang surabaya.

"​Bahwa pada sekira bulan Februari 2025, Direksi PDTS KBS dan beberapa karyawan mendapat panggilan pemeriksaan dari Kejari Tanjung Perak terkait adanya pengaduan dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan sewa tenant," jelas Punia.

​Selanjutnya, lanjut Punia, tersangka Nurika dan Nahroni menghubungi tersangka EES untuk menanyakan, apakah ada pengacara yang bisa membantu permasalahan PDTS KBS di Kejari Tanjung Perak.

Kemudian tersangka EES mengenalkan Nurika dan Nahroni kepada Ma'ruf, yang merupakan advokat di kantor Maruf Sah and Partner. "Dan meminta kepada tersangka MM (Ma'ruf) untuk mengupayakan perkara di Kejari Tanjung Perak ditutup," katanya.

​Untuk melakukan pendampingan kasus tersebut, Ma'ruf meminta lawyer fee sebesar Rp 100 juta dan meminta Direksi PDTS KBS menyiapkan dana sebesar Rp 500 juta untuk biaya penutupan perkara di Kejari Tanjung Perak.

Uang tersebut, terang Punia, dikeluarkan dari kas PDTS KBS atas persetujuan Direksi PDTS KBS, yakni tersangka Nurika selaku direktur operasional dan Nahroni selaku direktur keuangan.

"Kemudian memerintahkan kepada saksi Sutini selaku kepala departemen keuangan, mengeluarkan uang tersebut. Selanjutnya diserahkan oleh tersangka EES kepada tersangka MM (Ma'ruf), namun uang tersebut tidak diberikan kepada penyidik Kejari Tanjung Perak," terang Punia.

April 2025, pihak Kejati Jatim melakukan pemeriksaan terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan di PTDS KBS periode 2023-2024

"Tersangka MM kembali meminta lawyer fee sebesar Rp 100 juta dan meminta dana sebesar Rp 995 juta yang kemudian disetujui kembali oleh tersangka NW (Nurika) dan tersangka MN (Nahroni)," terang Punia.

Setelah itu, permintaan uang Ma'ruf naik hingga total yang dikeluarkan mencapai Rp 2.410. 000.000. "Namun uang tersebut tidak pernah diserahkan kepada penyidik Kejati Jatim dan pemeriksaan tetap berlanjut," sambung Punia.

​Sementara untuk mempertanggungjawabkan uang yang telah dikeluarkan tersebut, keempat tersangka berkonspirasi. "Tersangka Nurika, Nahroni, dan EES bersama Ma'ruf bersekongkol dengan cara membuat perjanjian seolah-olah adanya kerja sama layanan non-jasa hukum dengan membuat laporan-laporan review-review SOP KBS," katanya.

Kemudian membuat PKS-PKS (perjanjian kerja sama) KBS fiktif, dan menerbitkan kuitansi-kuitansi honorarium konsultan hukum dengan biaya pendampingan layanan hukum litigasi total sebesar Rp 2.410.000.000 yang diambil dari kas PDTS KBS.

"Tujuannya agar uang tersebut bisa dipertanggungjawabkan, seolah-olah uang tersebut digunakan untuk kegiatan yang sah," terang Punia.

​Selain itu, masih kata Punia, juga terdapat modus pengeluaran kas PDTS KBS pada 2025 sebesar Rp 707.775.022 dan 2026 sebesar Rp 152.784.430 untuk kegiatan operasional perusahaan BBM, pembayaran THR, dan honorarium yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

"​Bahwa total keseluruhan uang kas PDTS KBS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada kurun 2025 hingga 2026 adalah sejumlah Rp 3.270.559.452, sebagaimana hasil perhitungan dari audit BPKP," katanya.

​Selanjutnya, para tersangka dijerat Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf A dan C Undang-Undang (UU) RI Nomor 1 Tahun 2023, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 1 Tahun 2026, tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 99, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, subsider Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf A atau C UU RI Nomor 1 Tahun 2023, tentang KUHP sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2026, tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"​Bahwa selanjutnya para tersangka tersebut dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan, terhitung 19 November 2026 sampai 8 Desember 2026 di Cabang Rutan Kejaksaan tinggi Jawa timur," tandas Punia.(joe)

Pilihan Redaksi

Mukhtarudin Terima Penghargaan, Pelindungan PMI Dimulai dari DesaPekerja Migran Indonesia

Mukhtarudin Terima Penghargaan, Pelindungan PMI Dimulai dari Desa

S Nurafifa· 20 November 2026
#uang kas PDTS KBS#Kejati Jatim#Kejari tanjung perak Surabaya#korupsi#Maruf Sah and Partner#ma'ruf#advokat#kebun binatang surabaya
Lihat berita ini di Google News
Ikuti VOICE Indonesia di Google News untuk update terbaru
Channel WhatsApp
Dapatkan Berita VOICE Indonesia Langsung di WhatsApp
Follow

⚠️ Hati-hati penipuan! Jurnalis VOICEIndonesia.co tidak menerima imbalan dalam bertugas. Laporkan ke Redaksi VOICEIndonesia.co jika Anda menemukan kejadian tersebut. Hotline 0811-809-073 atau email redaksi@voiceindonesia.co.

Baca Juga