VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menetapkan 669 Desa Migran Emas dan meluncurkan Kartu Elektronik Pekerja Migran Indonesia (E-PMI) untuk melindungi pekerja migran sejak daerah asal.
Menteri P2MI Mukhtarudin menerima Detikcom Awards 2026 kategori Tokoh Integrasi Tata Kelola Pelindungan Pekerja Migran dari Founder and Chairman CT Corp Chairul Tanjung di The Westin Jakarta, Kamis (19/11/2026) malam.
Detikcom memberikan penghargaan itu atas kontribusi Mukhtarudin memperkuat tata kelola ekosistem pekerja migran yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Mukhtarudin menyebut keberhasilan pemerintahan tidak semestinya hanya diukur dari penghargaan yang diterima, tetapi dari manfaat nyata bagi masyarakat.
“Karena sejatinya, keberhasilan bukan diukur dari seberapa banyak penghargaan yang kita terima, tetapi seberapa banyak kehidupan yang mampu kita perbaiki,” tuturnya dalam keterangan yang diterima, Jumat (20/11/2026).
Ia mempersembahkan penghargaan itu kepada seluruh pekerja migran Indonesia yang berjuang demi keluarga dan berkontribusi bagi bangsa.
“Penghargaan ini saya persembahkan kepada seluruh pekerja migran Indonesia, para pejuang keluarga, pahlawan devisa, sekaligus duta bangsa. Di balik setiap langkah mereka, ada keluarga yang menanti, harapan yang diperjuangkan, dan masa depan yang ingin diwujudkan,” tutur Menteri.
Sejak memimpin Kementerian P2MI, Mukhtarudin mendorong sistem pelindungan yang proaktif dan preventif, dimulai saat calon pekerja migran masih di daerah asal. Langkah itu diwujudkan lewat Gerakan Nasional Migran Aman dan penetapan 669 Desa Migran Emas di berbagai wilayah.
Program tersebut memperkuat edukasi, kesiapan, dan pelindungan sejak tingkat desa. Tujuannya agar calon pekerja memahami prosedur penempatan yang aman dan punya kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja global.
Kartu E-PMI menjadi bagian dari transformasi layanan digital terintegrasi untuk mendukung identitas, pelayanan, dan pelindungan pekerja migran selama di negara penempatan.
KP2MI juga memperkuat kolaborasi lintas sektor dengan pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, institusi pendidikan dan pelatihan, dunia usaha, serta perwakilan RI di negara penempatan. Salah satunya bersama Kepolisian Republik Indonesia (Polri), KP2MI membentuk desk khusus penanganan permasalahan pekerja migran agar koordinasi dan penanganan kasus lebih terarah, terukur, dan terintegrasi.
Pemerintah menggeser fokus tata kelola dari sekadar menyelesaikan persoalan setelah terjadi menjadi pencegahan risiko sebelum keberangkatan, pelindungan selama bekerja, hingga pemberdayaan setelah kembali ke Tanah Air.
Mukhtarudin berharap penghargaan ini memotivasi seluruh jajaran KP2MI meningkatkan kualitas pelayanan dan pelindungan pekerja migran.























