Ribuan Driver Ojol Kepung Gedung DPRD Jatim, Ada Apa?

VOICEINDONESIA.CO, Surabaya – Ribuan driver ojol dari berbagai daerah di Jawa Timur turun ke jalan dalam aksi bertajuk “Kebangkitan Ojol Nasional”, Rabu (20/5/2026). Mereka menilai pemerintah dan DPR terlalu lama membiarkan industri transportasi digital berkembang tanpa regulasi yang tegas, sementara aplikator dinilai semakin dominan menentukan aturan sepihak.

Ketua Front Driver Online Tolak Aplikator Nakal (Frontal) Jatim Tito Ahmad menyebut aksi ini merupakan kelanjutan perjuangan para driver sejak demonstrasi besar pada 20 Mei 2025 lalu.

“Kami bergerak di 16 kota di seluruh Indonesia. Hari ini Jawa Timur menjadi massa terbesar,” ujar Tito di kawasan Frontage Ahmad Yani Surabaya.

Bagi para pengemudi, persoalan utama bukan lagi sekadar potongan aplikasi atau sistem kemitraan, melainkan absennya negara dalam memberikan kepastian hukum bagi jutaan pekerja transportasi online di Indonesia.

Tito menegaskan, Rancangan Undang-Undang Transportasi Online Indonesia yang kini masuk antrean Program Legislasi Nasional Komisi V DPR RI harus segera diprioritaskan.

Menurutnya, regulasi daerah selama ini tidak efektif karena kerap diabaikan perusahaan aplikator.

“Kalau tidak didorong sekarang, regulasi ini tidak akan menjadi prioritas. Regulasi lokal tidak berjalan karena tidak dipatuhi aplikator. Maka kami dorong undang-undang yang lebih tinggi,” katanya.

Aksi ini memperlihatkan bagaimana konflik antara driver dan perusahaan aplikasi telah berubah menjadi pertarungan soal legitimasi dan perlindungan negara. Para driver merasa selama 11 tahun terakhir industri transportasi online berkembang pesat, tetapi negara belum menghadirkan satu pun undang-undang khusus yang melindungi mereka.

Massa aksi datang dari berbagai daerah di Jawa Timur seperti Surabaya, Sidoarjo, Malang, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Jember, Probolinggo, Situbondo, Mojokerto, Bangkalan hingga Jombang. Mereka bergerak menuju Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur untuk mendesak dukungan politik dari pemerintah daerah.

Penanggung jawab aksi Puji Waluyo mengatakan pihaknya meminta Gubernur Jawa Timur dan Ketua DPRD Jatim menandatangani rekomendasi resmi untuk dibawa ke Jakarta sebagai legitimasi perjuangan driver ojol nasional.

Mereka ingin duduk langsung dalam perumusan regulasi nasional dan mendesak Komisi V DPR RI segera mengesahkan undang-undang transportasi online.

“Sudah 11 tahun belum ada satu pun undang-undang untuk transportasi online. Hari ini harus final, harus didorong,” tegas Puji.

Demonstrasi ini menjadi sinyal bahwa keresahan driver ojol telah memasuki fase baru. Jika sebelumnya tuntutan hanya menyasar perusahaan aplikator, kini tekanan diarahkan langsung kepada negara yang dianggap lamban menghadirkan perlindungan hukum bagi jutaan pekerja digital di Indonesia.

Sementara itu, Polisi pun menyiapkan pengamanan berlapis hingga skema rekayasa lalu lintas situasional untuk mengantisipasi penumpukan massa dan kemacetan panjang di sejumlah titik strategis. Fokus pengamanan dipusatkan sejak pintu masuk Surabaya di kawasan Bundaran Waru, yang diprediksi menjadi titik konsolidasi massa terbesar.

Kasat Lantas Polrestabes Surabaya AKBP Galih Bayu Raditya mengatakan pihaknya telah mengerahkan personil di simpul-simpul jalan utama untuk mengawal pergerakan massa aksi.

“Kami mempersiapkan pengamanan dan pergelaran personel di simpul-simpul jalan yang akan dilalui massa unjuk rasa dari titik kumpul Bundaran Waru menuju sejumlah lokasi aksi di Surabaya,” ujar Galih.

Aksi ini diperkirakan kepolisian bergerak dari halte depan Bank Mandiri Bundaran Waru menuju sejumlah kantor pemerintahan dan institusi strategis, mulai dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Kepolisian Daerah Jawa Timur hingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur.

Rute yang dilalui massa diperkirakan melewati jalur padat kendaraan seperti Bundaran Waru, Frontage Ahmad Yani, Wonokromo, Raya Darmo, Urip Sumoharjo, Basuki Rahmat, Embong Malang, Blauran, Bubutan hingga Indrapura. Kawasan-kawasan tersebut merupakan urat nadi mobilitas warga Surabaya yang selama jam sibuk kerap dipadati kendaraan.

Polisi mengakui skema pengalihan arus akan diterapkan secara situasional menyesuaikan dinamika di lapangan. Pengawalan ketat juga dilakukan sejak massa bergerak dari titik kumpul hingga ke lokasi aksi.

“Akan dilakukan rekayasa arus lalu lintas apabila diperlukan dan memperkuat personel di simpul-simpul besar maupun sasaran lokasi unjuk rasa,” kata Galih.

Aksi berulang pengemudi ojol ini menunjukkan ketegangan antara aspirasi para driver dengan stabilitas aktivitas perkotaan semakin sulit dihindari. Di satu sisi, para pengemudi menuntut perhatian terhadap nasib dan kesejahteraan mereka. Namun di sisi lain, gelombang demonstrasi yang terus berulang juga berpotensi melumpuhkan aktivitas ekonomi dan mobilitas warga Surabaya.

Masyarakat pun diminta menghindari jalur-jalur utama yang menjadi lintasan massa aksi serta mengikuti arahan petugas untuk mengurangi kepadatan dan risiko kemacetan panjang. (fsm)