CELIOS Bongkar Paradoks Ekonomi RI: Pertumbuhan Tinggi, Kesejahteraan Tak Merata

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar mengungkapkan bahwa ada paradoks utama pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027 yang terletak pada keyakinan lama bahwa pertumbuhan tinggi otomatis melahirkan kesejahteraan.

Faktanya, pertumbuhan stabil 5 persen selama satu dekade gagal menekan kemiskinan secara berarti, sementara 59,4 persen angkatan kerja terjebak di sektor informal tanpa jaminan sosial. Di tengah narasi pertumbuhan yang dikejar hingga 6,5 persen, kelas menengah justru menyusut akibat stagnasi upah riil, deindustrialisasi dini, dan nilai tambah yang terkonsentrasi pada pemilik modal. Pertumbuhan dirayakan di atas kertas, tetapi fondasi sosial yang menopangnya justru kian rapuh.

"Ekonomi Indonesia menciptakan pekerjaan, namun bukan pekerjaan layak. Di tengah narasi pertumbuhan tinggi, kelas menengah justru menyusut dan kehilangan daya beli riil—bukti bahwa angka PDB yang naik tidak otomatis menjadi kesejahteraan yang nyata," ungkap Wahyudi saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komite IV DPD RI di Jakarta, Senin (22/6/2026).

Sementara itu, Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Novita Annakota mengatakan penyusunan KEM-PPKF 2027 dilakukan di tengah ketidakpastian global akibat konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, serta gejolak harga energi dan pangan yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Ia pun mengingatkan agar pemerintah daerah tak hanya menjadi penonton dalam agenda besar hilirisasi dan industrialisasi nasional.

"Pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus dirasakan hingga ke daerah. Jangan sampai daerah hanya menjadi objek, sementara manfaat pembangunan tidak merata," ucap Novita saat memimpin rapat tersebut.

Ia menilai target pertumbuhan ekonomi 5,8–6,5 persen pada 2027 merupakan target yang optimistis sekaligus menjadi ujian bagi kapasitas pelaksanaan kebijakan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Komite IV DPD RI juga menyoroti paradoks pertumbuhan ekonomi nasional. Meskipun perekonomian Indonesia tumbuh rata-rata 5 persen dalam beberapa tahun terakhir, penurunan kemiskinan dan ketimpangan belum berjalan sebanding, bahkan kelas menengah mengalami penyusutan.

"Pertumbuhan tanpa pemerataan hanya akan memperlebar kesenjangan. Instrumen fiskal harus menjadi sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar angka pertumbuhan," ujarnya.