Pemerintah Tambah Delapan Mal Pelayanan Publik di Daerah Tertinggal

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Yang membedakan peresmian kali ini dengan sebelumnya adalah penekanan pada kesiapan SDM dalam melayani kelompok rentan. Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Otok Kuswandaru menyebut kompetensi petugas garis depan menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar.

"Peresmian delapan MPP pada semester pertama 2026 ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyederhanaan proses layanan, integrasi layanan lintas sektor, serta kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan," kata Otok.

Dengan peresmian ini, jumlah MPP di seluruh Indonesia bertambah dari 305 menjadi 313 unit. Namun penambahan kuantitas ini diiringi rangkaian kegiatan bertajuk Transformasi MPP sebagai Simpul Layanan Terintegrasi dan Inklusif, yang menghadirkan seminar penguatan kompetensi SDM operasional MPP, termasuk pelatihan sensitivitas pelayanan bagi kelompok rentan.

Pelatihan ini menyasar petugas layanan terdepan atau frontliner dan pengelola MPP, agar mereka mampu menghadirkan layanan yang setara, adaptif, responsif, dan benar-benar berorientasi pada kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya masyarakat umum yang selama ini menjadi standar layanan.