Mendagri Beberkan Strategi Menekan Laju Inflasi Jelang Lebaran

VOICEIndonesia.co,Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan berbagai strategi menekan laju inflasi menjelang Lebaran.

Hal tersebut disampaikannya saat ia memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (18/3/2024).

Salah satu strategi tersebut yakni menjaga harga layanan transportasi tetap stabil. Karena itu, diperlukan kerja sama dari maskapai penerbangan maupun penyedia layanan transportasi darat dan laut agar tidak menaikkan harga layanan. Ini penting dilakukan meskipun mobilitas masyarakat meningkat selama mudik Lebaran. Pasalnya, kenaikan harga layanan transportasi yang tinggi dapat memicu inflasi.

Baca Jadi : Beredar Dugaan WNA Kena Pungli, Kepala Imigrasi Tanjungpinang Buka Suara

"Ini semua harus kita betul-betul navigasi dengan semua stakeholder pusat maupun daerah, betul-betul bisa mengendalikan daerahnya masing-masing dan pusat juga melakukan intervensi yang tepat di daerah yang memang perlu untuk didorong atau didukung," ujar Mendagri.

Baca Juga : Ditjen Bina Adwil Dukung Penggunaan Aplikasi SRIKANDI untuk Proses Persuratan

Selain sektor transportasi, Mendagri juga mengingatkan pentingnya penanganan gejolak harga pangan oleh pemerintah daerah (Pemda) selama Idulfitri. Saat momen Idulfitri, kata dia, dipastikan permintaan terhadap berbagai komoditas menjadi tinggi. Guna menekan kenaikan harga, Mendagri menginstruksikan Pemda agar memastikan ketersediaan pasokan bahan pangan di wilayah masing-masing memadai. 

Selain itu, Mendagri juga menekankan pentingnya Pemda memanfaatkan program gerakan pangan murah yang diinisiasi oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas). Program tersebut diharapkan dapat didukung dengan baik oleh Pemda.

“Ada dukungan dari pusat untuk melakukan gerakan pasar murah harus ditangkap didukung oleh setiap daerah, dan daerah juga membuat gerakan yang sama juga yang tidak tersentuh oleh Badan Pangan karena terbatas,” ujar Mendagri. (*)