Naik 1,7 Persen, Utang Luar Negeri RI Tembus Rp 7.389 Triliun per Januari 2026

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Januari 2026 tercatat sebesar 434,7 miliar dolar AS atau setara Rp 7.389 triliun dengan asumsi kurs Rp 17.000 per dolar AS. Angka tersebut tumbuh 1,7 persen secara tahunan (year on year/yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan Desember 2025 yang mencapai 1,8 persen (yoy). Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso mengatakan perkembangan ULN Indonesia terutama dipengaruhi oleh dinamika utang luar negeri sektor publik. “Posisi ULN Indonesia pada Januari 2026 tetap terjaga,” kata Ramdan dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (16/3/2026). ULN pemerintah tercatat sebesar 216,3 miliar dolar AS pada Januari 2026 atau tumbuh 5,6 persen (yoy). Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Desember 2025 sebesar 5,5 persen (yoy). Ramdan menjelaskan peningkatan tersebut dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri untuk mendukung pelaksanaan berbagai program dan proyek pemerintah. Selain itu, aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional juga turut berkontribusi seiring terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian pasar keuangan global. "Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN pemerintah dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel guna mendukung program prioritas serta menjaga keberlanjutan fiskal," ucapnya. Berdasarkan sektor ekonomi, penggunaan ULN pemerintah antara lain untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22,0 persen, administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 20,3 persen, jasa pendidikan 16,2 persen, konstruksi 11,6 persen, serta transportasi dan pergudangan 8,5 persen. Selain itu, ULN pemerintah didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen dari total utang pemerintah. Sementara itu, ULN swasta pada Januari 2026 tercatat sebesar 193,0 miliar dolar AS, turun dibandingkan posisi Desember 2025 sebesar 194,0 miliar dolar AS. Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi sebesar 0,7 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 0,2 persen (yoy). Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh utang perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations). "Jika dilihat dari sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian dengan pangsa mencapai 80,1 persen dari total ULN swasta," jelas Ramdan. "ULN swasta juga masih didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa sebesar 76,2 persen," tambahnya. Ia menilai struktur ULN Indonesia tetap sehat. Hal ini tercermin dari rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) yang turun menjadi 29,6 persen pada Januari 2026 dari 29,9 persen pada Desember 2025. Selain itu, ULN jangka panjang mendominasi dengan pangsa 85,6 persen dari total ULN. Menurutnya, Bank Indonesia bersama pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan ULN guna menjaga stabilitas perekonomian nasional. Optimalisasi peran ULN juga akan terus dilakukan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.