Prabowo Nilai Tarif 10 Persen Trump Justru Untungkan Indonesia

VOICEINDONESIA.CO, Washington - Presiden Prabowo Subianto menilai tarif impor global sebesar 10 persen yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menguntungkan bagi Indonesia. Prabowo menegaskan Indonesia menghormati politik dalam negeri Amerika Serikat dan siap menghadapi berbagai kemungkinan. Sebagaimana diketahui, Mahkamah Agung AS pada Jumat (20/2) waktu setempat, resmi membatalkan kebijakan tarif resiprokal Trump. Dengan hasil pemungutan suara 6 banding 3, Mahkamah memutuskan Trump tidak berwenang memberlakukan tarif global berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional. "Saya kira ya menguntungkan lah. Kita siap untuk menghadapi segala kemungkinan," ujar Prabowo menjawab pertanyaan wartawan di Washington DC, Sabtu (21/2/2026) waktu setempat. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menambahkan sebelum putusan Mahkamah Agung AS, Indonesia telah berhasil menurunkan potensi tarif dari 32 persen menjadi 19 persen melalui diplomasi langsung Presiden Prabowo dengan Presiden Trump. Setelah putusan MA, tarif turun menjadi 10 persen. "Setelah ada (putusan) Supreme Court kemarin ya tentunya dari 19 menjadi 10 persen itu secara hitung-hitungan lebih baik," tegas Teddy. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat tetap berproses sesuai mekanisme yang disepakati. Putusan MA menyangkut pembatalan tarif global dan pengembalian tarif kepada korporasi tertentu, namun perjanjian bilateral tetap berjalan.

Baca Juga : Presiden Prabowo dan PM Anwar Bahas Dampak Tarif Trump Terhadap ASEAN Dalam perjanjian tersebut, Indonesia telah meminta agar skema tarif 0 persen yang sudah disepakati untuk sejumlah komoditas tetap dipertahankan, khususnya produk agrikultur seperti kopi dan kakao. Skema tarif 0 persen juga mencakup beberapa bagian rantai pasok industri seperti elektronik, CPO, tekstil. "Kita siap untuk menghadapi semua kemungkinan, kita hormati politik dalam negeri Amerika Serikat," katanya. Airlangga menjelaskan perjanjian antar dua negara masih tetap berproses karena diminta berlaku dalam periode 60 hari setelah ditandatangani. Masing-masing pihak berkonsultasi dengan institusi yang diperlukan, Amerika dengan Kongres atau Senat sedangkan Indonesia dengan DPR. Pemerintah saat ini menunggu perkembangan dalam 60 hari ke depan, termasuk keputusan lanjutan dari otoritas Amerika Serikat terhadap negara-negara yang telah menandatangani perjanjian. Airlangga menegaskan akan ada pembedaan kebijakan antara negara yang telah menandatangani perjanjian dengan yang belum. Pemerintah menegaskan diplomasi dan negosiasi akan terus dilakukan secara terukur dan adaptif, dengan kepentingan nasional sebagai prioritas utama. Indonesia memastikan implementasi perjanjian perdagangan tetap memberikan manfaat konkret bagi stabilitas ekonomi dan daya saing nasional di tengah dinamika global. (Sin/Ah) Pilihan Redaksi : Pahlawan Devisa Terancam Pancung, Presiden Jangan Hanya Menonton!

Baca Berita Lainnya di Google News