Prabowo Soroti Penyerapan Anggaran K/L Lambat, Singgung Birokrasi Terlalu Kaku

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta - Penyerapan anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) ditemukan masih lambat. Hal ini terungkap dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025). Presiden Prabowo Subianto menyatakan meski sisa anggaran hasil efisiensi cukup signifikan, namun masih ditemukan K/L yang bergerak kurang cepat dalam membelanjakan anggaran. Kondisi ini pun menunjukkan masih ada instansi yang belum optimal mengeksekusi program-program prioritas nasional. "Saya dapat laporan dari Menkeu, sisa anggaran yang bisa kita hemat cukup besar dan di sana sini masih ada (Kementerian/Lembaga) yang kurang cepat bergerak," ujarnya. Baca Juga: Prabowo: PPN 12 Persen Khusus Barang dan Jasa Mewah Prabowo menekankan pentingnya efisiensi anggaran yang telah dilakukan sejak awal pemerintahannya. Langkah penghematan besar-besaran tersebut kini membuahkan hasil dengan tersedianya anggaran yang cukup kuat untuk menopang kegiatan ekonomi nasional. Ia menilai, tanpa penghematan di bulan-bulan pertama pemerintahannya, Indonesia tidak akan memiliki kekuatan fiskal seperti saat ini. Efisiensi anggaran menjadi kunci utama menjaga stabilitas keuangan negara di tengah tantangan ekonomi global. Baca Juga: Tarif PPN 2026 Masih Bergantung Pada Pertumbuhan Ekonomi Nasional "Kalau di awal pemerintah kita di awal bulan-bulan pertama kita tidak melakukan efisiensi penghematan besar-besaran kita sekarang tidak punya, ya kita punya tapi kita tidak akan sekuat sekarang," kata dia. Prabowo pun menyoroti birokrasi yang terlalu kaku mengikuti aturan menjadi musabab rendahnya penyerapan anggaran. Menurutnya, terlalu banyak pihak yang terjebak menghamba pada peraturan, padahal aturan tersebut dibuat manusia dan belum tentu menguntungkan rakyat. "Kalau peraturan tidak menguntungkan bangsa dan rakyat, peraturan itu harus segera kita ubah," tegasnya.