RUU Redenominasi Rp1.000 Jadi Rp1 Ditargetkan Rampung 2027

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa memasukkan program redenominasi rupiah dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2025-2029. Rencana penyederhanaan digit nominal mata uang tanpa mengurangi nilai riil ini kembali digulirkan setelah tertunda selama bertahun-tahun. Purbaya mencantumkan Rancangan Undang-Undang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025. RUU ini menjadi salah satu dari empat rancangan undang-undang yang masuk Program Legislasi Nasional Jangka Menengah (RPJMN) 2025-2029. "Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Kemenkeu, diusulkan 4 (empat) Rancangan Undang-Undang yang menjadi bidang tugas Kemenkeu," demikian tertulis dalam Lampiran PMK 70/2025 yang dikutip di Jakarta, Jumat (07/11/2025). Baca Juga: Tuntut Hak Normatif, Ribuan Eks Karyawan Kertas Leces Gugat Menkeu Rp1 Purbaya menjelaskan tujuan redenominasi adalah meningkatkan efisiensi perekonomian melalui peningkatan daya saing nasional. Program ini juga ditargetkan dapat menjaga kesinambungan perkembangan ekonomi dan memelihara daya beli masyarakat. "Meningkatkan kredibilitas Rupiah," tambahnya dalam dokumen tersebut. Baca Juga: Anggaran MBG Baru Terserap 29 Persen, Ini Kata Menkeu Target penyelesaian RUU yang akan mengubah digit nominal Rp1.000 menjadi Rp1 ditetapkan pada 2027. Namun, ini bukan kali pertama rencana redenominasi masuk dalam agenda pemerintah. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani melalui PMK Nomor 77 Tahun 2020 juga telah memasukkan pembentukan RUU Redenominasi dalam Rencana Strategis periode 2020-2024. Sayangnya, hingga masa jabatannya berakhir, rencana tersebut tidak pernah terwujud. Bank Indonesia telah menyatakan kesiapannya mengimplementasikan redenominasi sejak lama. Gubernur BI Perry Warjiyo pada Juni 2023 menegaskan tinggal menunggu aturan dari Kementerian Keuangan. "Mengenai redenominasi, kami dari dulu siap," ujarnya dalam konferensi pers. Wacana redenominasi sebenarnya sudah bergulir sejak 2011 ketika Darmin Nasution menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2009-2013. Namun, berbagai kendala teknis dan politik membuat rencana ini terus tertunda hingga kini.