Tak Cukup Bansos, Pemerintah Perlu Perkuat Pemberdayaan Ekonomi Kaum Difabel

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Baktiar Najamudin mengatakan pemerintah perlu terus memberikan perhatian serius pada pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas yang notabene hidup di bawah garis kemiskinan. Menurutnya, hal ini merupakan bagian dari amanah konstitusi yang mewajibkan negara untuk melindungi fakir miskin. "Kita perlu berterima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan perhatian pada saudara-saudara penyandang disabilitas melalui program bantuan sosial. Tapi mungkin bentuk dan caranya belum bersifat memberdayakan secara ekonomi," ujar Sultan di Jakarta, Minggu (15/3/2026). Senator asal Bengkulu itu mengungkapkan, Indonesia memiliki UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai payung hukum utama yang menjamin hak, kesetaraan, dan perlindungan difabel dari diskriminasi. "UU ini mencakup 22 hak dasar, termasuk pendidikan, pekerjaan (kuota 2% swasta/1% BUMN/Pemerintah), kesehatan, dan aksesibilitas fasilitas publik dengan tujuan untuk menciptakan kemandirian saudara-saudara sekalian," tegasnya. DPD RI, kata Sultan, terus mendorong agar pemerintah dan semua pihak terkait untuk terus meningkatkan perhatian pada para penyandang disabilitas, khususnya Tuna Netra dengan pendekatan pemberdayaan ekonomi. "Saya sangat percaya bahwa dalam keterbatasan fisik sekaligus, setiap manusia memiliki potensi Dan kelebihan tersendiri yang perlu untuk dikembangkan," pungkasnya.