
Hantavirus Mulai Menyebar, WHO Mulai Buka Suara Terkait Usulan Larangan Perjalanan
5 Mei 2026 pukul 09.35

VOICEINDONESIA,JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Anwar Hafid berharap adanya diskresi kebijakan selama pandemi Covid-19 tidak menjadi alasan bagi penyalahgunaan kekuasaan. Hal itu sejalan dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan uji materi Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang menghapus impunitas pejabat yang mengeluarkan dana terkait Covid-19.
“Saya setuju, agar diskresi pandemi tidak dijadikan alasan bagi penyalahgunaan kekuasaan,” ujar Anwar Hafid, sebagaimana dikutip Parlementaria dari situs Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Selasa (1/11/2021).
Dengan kondisi demikian, Anwar mengingatkan, agar pemerintah harus siap dan mampu dalam menjalankan kebijakan negara. “Untuk menjaga stabilitas ekonomi termasuk kesehatan pasca pandemi,” tegas Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI ini.
Dalam menjaga stabilitas ekonomi termasuk kesehatan, Anwar Hafid meminta agar pemerintah dapat melakukan sejumlah hal. Salah satunya ialah dengan mengenjot pemulihan ekonomi. “Yang terpenting saat ini adalah pemulihan ekonomi harus digenjot. Kurangi beban rakyat contoh tes PCR yang mahal,” kata Anwar.
Selain itu, lanjut legislator dapil Sulawesi Tengah itu, meminta agar pemerintah memperbanyak juga kegiatan padat karya sehingga rakyat bisa bekerja dan mendapatkan upah yang layak secara merata. “Ekonomi yang tumbuh akan menciptakan kestabilan ditengah-tengah masyarakat,” tutup Anwar **
Imigrasi⚠️ Hati-hati penipuan! Jurnalis VOICEIndonesia.co tidak menerima imbalan dalam bertugas. Laporkan ke Redaksi VOICEIndonesia.co jika Anda menemukan kejadian tersebut. Hotline 0811-809-073 atau email redaksi@voiceindonesia.co.

5 Mei 2026 pukul 09.35


24 Desember 2025 pukul 02.04

Login dulu untuk meninggalkan komentar.

BNN Jatim Gagalkan Penyelundupan 5,4 Kilogram Sabu dari Malaysia
Daerah

Selat Hormuz Tetap Ditutup Sebelum AS Terima Syarat dari Iran
Internasional

Bansos Bakal Disalurkan Lewat Kopdes
Ekonomi

RI Usul Keterampilan Masa Depan Jadi Salah Satu Fokus Kerja Sama BRICS
Ketenagakerjaan

Bantah Maladministrasi, Imigrasi Karawang Jelaskan Kasus Ruhyani
Imigrasi

Darurat TPPO: Kedubes Arab Saudi Harus Ikut Bertanggungjawab
Editorial

Mengawal Hak Asasi Pelaut Kita dan Peran Vital SPPI di Laut Lepas Taiwan
Editorial

Manipulasi Dokumen: Awal Petaka Pekerja Migran Indonesia
Editorial

Kawal Revisi UU PPMI Demi Keselamatan Pekerja Migran
Editorial

Darurat Mafia Paspor, Dirjen Imigrasi Harus Tegas
Editorial
Belum ada komentar.