VOICEINDONESIA.CO, Bekasi – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) resmi membekukan sementara kegiatan usaha PT Bumi Mas Indonesia Mandiri yang berlokasi di Jatiasih, Bekasi.
Sanksi ini dijatuhkan setelah perusahaan tersebut terbukti melanggar prosedur wajib dengan mengirimkan pekerja ke luar negeri tanpa melalui tahapan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP).
Direktur Jenderal Pelindungan KemenP2MI, Rinardi, menjelaskan bahwa sanksi administratif ini berlaku selama tiga bulan terhitung sejak 3 Februari 2026.
Baca Juga: Ribuan WNI Menumpuk di KBRI Phnom Penh Menunggu Dipulangkan
Pelanggaran terungkap dalam kasus penempatan dua Pekerja Migran berinisial RS dan SMP ke Singapura.
Perusahaan dinilai lalai dalam mendaftarkan dan mengikutsertakan kedua pekerja tersebut dalam orientasi resmi yang merupakan hak mendasar bagi setiap PMI.
"Penjatuhan sanksi ini dilakukan melalui prosedur pembinaan yang panjang, termasuk proses klarifikasi selama dua bulan. Kami ingin memastikan bahwa tidak ada lagi perusahaan yang menempatkan PMI secara nonprosedural karena tujuan utama kementerian adalah pelindungan," ujar Rinardi di Bekasi, Kamis (5/2/2026).
Baca Juga: Waspada! Kamboja Bukan Negara Tujuan Resmi Pekerja Indonesia
Selama masa sanksi, PT Bumi Mas Indonesia Mandiri dilarang keras melakukan proses seleksi maupun pengurusan dokumen penempatan.
Rinardi menegaskan bahwa jika dalam kurun waktu tiga bulan perusahaan tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan, KemenP2MI akan mengambil langkah tegas berupa pencabutan Surat Izin Perusahaan (SIP3MI). (af/hi)
Pilihan Redaksi: Berhenti Memanjakan “Scammer”, Saatnya Indonesia Meniru Ketegasan Korea Selatan
Baca Berita Lainnya di Google News
