VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Sejumlah provinsi menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2027 menjelang batas akhir penetapan pada Sabtu (21/11/2026). Besaran yang ditetapkan bervariasi, mulai dari Rp2,6 juta hingga lebih dari Rp6 juta per bulan.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli sebelumnya menyampaikan bahwa gubernur di 38 provinsi wajib menetapkan UMP 2027 paling lambat 21 November 2026.
"Batas penetapan upah minimum provinsi sebagaimana tahun lalu, PP No. 49/2025, pada 21 November 2026," kata Yassierli, Senin (16/11/2026).
Di Jakarta, Gubernur Pramono Anung menetapkan UMP 2027 sebesar Rp6.136.941, naik 7,1 persen dari UMP 2026 sebesar Rp5.729.876.
"Saya hari ini sudah menandatangani Kepgub (keputusan gubernur) Nomor 1270 Tahun 2026 yang mengatur tentang upah minimum provinsi atau UMP tahun 2027," ujar Pramono.
Ia menegaskan Pemprov DKI akan menindak perusahaan yang tidak menerapkan UMP tersebut.
Berikut besaran UMP 2027 di sejumlah provinsi yang sudah mengumumkan:
DKI Jakarta: Rp6.136.941 (naik 7,1 persen)
Bali: Rp4.559.287 (naik 42,15 persen)
Sulawesi Utara: Rp4.323.465 (naik Rp320.835)
Kepulauan Riau: Rp4.229.356 (naik 9,02 persen)
Sumatra Selatan: Rp4,21 juta (naik 6,77 persen)
Kalimantan Timur: Rp4.046.360
Riau: Rp4.031.142 (naik 6,63 persen)
Kalimantan Utara: Rp4.027.901
Sumatra Utara: Rp3.410.000 (naik 5,61 persen)
Banten: Rp3.372.828,70 (naik 8,77 persen)
Lampung: Rp3.285.152,48 (naik 7,79 persen)
NTT: Rp2.602.441 (naik 5,97 persen)
Untuk Sumatra Utara, Gubernur Bobby Afif Nasution menyebut kenaikan itu berdasarkan hasil pembahasan.
"Berdasarkan hasil pembahasan, UMP Sumut 2027 ditetapkan sebesar Rp3.410.000 atau naik sekitar Rp181.029 dari UMP 2026 sebesar Rp3.228.971," ucapnya.
Batas penetapan upah minimum sektoral provinsi berlaku lima hari setelah UMP ditetapkan. Adapun upah minimum kabupaten/kota harus ditetapkan paling lambat 25 November 2026. Besaran yang sudah ditetapkan berlaku serentak di seluruh Indonesia mulai 1 Januari 2027.























