VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Negara kini dapat merampas aset hasil korupsi lewat putusan pidana maupun tanpa putusan pidana. Jalur kedua itu, menurut DPR, selama ini absen. Aset bernilai paling sedikit Rp1 miliar tetap bisa dikejar saat tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, atau tak bisa dihadirkan ke persidangan.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut jalur perampasan tanpa putusan pidana adalah terobosan undang-undang ini.
"Negara kini dapat merampas aset hasil korupsi melalui putusan pidana maupun tanpa putusan pidana. Jalur kedua inilah yang selama ini absen," kata Habiburokhman dalam keterangan, Sabtu (21/11/2026).
Habiburokhman menyebut jangkauan tindak pidana dalam undang-undang itu melebar. Selain korupsi, aturan ini menyasar narkotika, terorisme, penyelundupan, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi dan/atau yang merugikan perekonomian masyarakat luas. Ancaman pidana mati bagi koruptor dalam keadaan tertentu tetap ditegaskan, dan semua ketentuan berlaku bagi siapa saja tanpa memandang jabatan, termasuk penyelenggara negara.
Ia menjelaskan ketiadaan ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan tak wajar bukan berarti meninggalkan cita-cita memiskinkan koruptor. Menurutnya, aturan itu hukum acara yang mengatur cara aset ditelusuri, diblokir, disita, dirampas, dikelola, lalu dikembalikan. Penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana merupakan urusan hukum pidana materiil.
"Bagi kami, pemiskinan koruptor adalah tujuan, bukan sekadar mekanisme. Tujuan itu tetap bisa dicapai, baik lewat jalur pidana (in persona) maupun nonpidana (in rem)," tegasnya.
Keputusan tidak memuat illicit enrichment tidak diambil di ruang hampa. Komisi III menggelar sedikitnya 87 rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum dengan beragam unsur masyarakat. Ada yang mendesak aturan itu dimuat, tetapi tidak sedikit pula yang menolak.
Habiburokhman menyampaikan terima kasih kepada masyarakat sipil, akademisi, pegiat antikorupsi, mahasiswa, dan insan pers yang mengawal undang-undang ini sejak masih berupa rancangan.
"Kami memaknai setiap kritik sebagai ikhtiar bersama agar undang-undang ini sungguh-sungguh bekerja bagi rakyat. Dalam negara demokrasi, perbedaan pandangan adalah tanda bahwa hukum sedang dirawat, bukan diabaikan," pungkasnya.























