Revisi UU Ketenagakerjaan Kembali Berpotensi Molor

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Dasco mengungkap kesepakatan itu lahir dalam acara halal bi halal bersama sejumlah tokoh buruh termasuk Jumhur Hidayat dan Andi Gani serta Apindo dalam pembukaan Kongres ke-III Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia di Jakarta, Minggu (7/6/2026).

"Tadi disampaikan bahwa undang-undang perburuhan yang baru itu katanya menunggu tergantung saya dan dari DPR itu justru terbalik," kata Dasco.

Dasco menjelaskan serikat pekerja dan Apindo telah sepakat membentuk tim perumus bersama sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi yang mengamanatkan perubahan substansi UU Ketenagakerjaan dalam waktu paling lama dua tahun.

"Serikat Pekerja dan Apindo itu akan membuat tim perumus dari Undang-Undang Tenaga Kerja yang baru dalam menyikapi keputusan Mahkamah Konstitusi," ujarnya.

Hasil rumusan tim gabungan itu nantinya akan diserahkan ke DPR untuk disinkronkan dengan naskah akademik yang kini sedang disusun. Setelah itu tim dari serikat pekerja, Apindo, dan DPR akan bergabung dalam satu tim bersama untuk membahas dan menggodok isi undang-undang tersebut.

Dasco menegaskan target penyelesaian UU Ketenagakerjaan baru sudah ditetapkan Presiden paling lambat Oktober 2026 dan semua pihak harus bergerak bersama agar target itu bisa terpenuhi.

"Kalau kemudian itu undang-undangnya ingin cepat selesai seperti yang ditargetkan juga oleh Presiden bulan Oktober paling lambat harus selesai ya kita sama-sama," kata Dasco.