Delapan Negara Islam Tolak Upaya Israel Batasi Operasi Kemanusiaan di Gaza

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta - Delapan negara Islam, termasuk Indonesia, menolak segala upaya Israel membatasi operasi kemanusiaan di Gaza dan Tepi Barat di tengah memburuknya krisis yang kini diperparah cuaca ekstrem. Para Menteri Luar Negeri (Menlu) yang terdiri dari Indonesia, Yordania, Uni Emirat Arab, Pakistan, Turki, Arab Saudi, Qatar, dan Mesir secara bersama menuntut Israel memastikan PBB dan LSM internasional dapat beroperasi secara berkelanjutan tanpa hambatan mengingat peran integralnya dalam respons kemanusiaan di Jalur Gaza. Kedelapan negara tersebut menyatakan segala upaya untuk menghambat kemampuan organisasi kemanusiaan beroperasi tidak dapat diterima, demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri melalui unggahan di akun resmi X pada Jumat (2/1/2026). Para menlu menyoroti cuaca buruk telah mengungkap kerapuhan kondisi kemanusiaan yang ada, khususnya bagi hampir 1,9 juta orang dan keluarga pengungsi yang tinggal di tempat penampungan tidak memadai. Kamp-kamp yang terendam banjir, tenda-tenda yang robek, runtuhnya bangunan rusak serta paparan suhu dingin yang disertai malnutrisi secara signifikan telah meningkatkan risiko bagi kehidupan warga sipil. Mereka menyampaikan keprihatinan mendalam atas memburuknya situasi kemanusiaan di Jalur Gaza yang diperparah kondisi cuaca buruk dan tidak stabil, termasuk hujan lebat dan badai. Kondisi itu kian parah akibat terbatasnya akses kemanusiaan, krisis akut pasokan kebutuhan pokok serta lambannya kedatangan material penting untuk pemulihan layanan dasar dan pembangunan hunian sementara. Baca Juga : Menanti Mandat PBB: TNI Finalisasi Kesiapan Pasukan Perdamaian untuk Gaza Para menlu memuji upaya tanpa henti dari semua organisasi dan badan PBB, terutama UNRWA, serta LSM kemanusiaan internasional yang terus membantu warga sipil Palestina dan memberikan bantuan kemanusiaan dalam keadaan yang sangat sulit dan kompleks. Negara-negara itu menegaskan kembali dukungan penuh terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 dan Rencana Komprehensif Presiden Donald Trump serta menyatakan niat untuk berkontribusi pada keberhasilan implementasinya. Upaya ini bertujuan memastikan gencatan senjata berkelanjutan, mengakhiri perang di Gaza, menjamin kehidupan bermartabat bagi rakyat Palestina. Para menlu menekankan perlunya segera memulai dan meningkatkan upaya pemulihan awal, termasuk penyediaan tempat tinggal tahan lama dan layak untuk melindungi warga dari kondisi dingin ekstrem. Mereka mendesak komunitas internasional menegakkan tanggung jawab hukum dan moral untuk menekan Israel mencabut pembatasan akses masuk dan distribusi pasokan penting. Mereka juga menyerukan penyaluran bantuan kemanusiaan segera, komprehensif, dan bebas hambatan ke Jalur Gaza tanpa campur tangan pihak mana pun, melalui PBB dan badan-badannya, serta percepatan rehabilitasi infrastruktur dan rumah sakit. Para menlu juga menuntut pembukaan Penyeberangan Rafah di kedua arah sebagaimana diatur dalam Rencana Komprehensif Presiden Trump. (Sin/Ah) Pilihan Redaksi : Mengawal Gerbang Negara: Analisis Mendalam Kewenangan Baru Imigrasi Pasca UU 63/2024