DPR Minta Kemenkop Prioritaskan Warga Lokal Jadi Pengelola Kopdes

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Komisi VI DPR RI melayangkan kritik keras terhadap proses rekrutmen pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang dinilai karut-marut dan mengabaikan hak warga lokal.

Parlemen mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi total guna memastikan masyarakat pedesaan setempat menjadi prioritas utama dalam jajaran kepengurusan, bukan sekadar menjadi penonton di daerah mereka sendiri.

“Banyak keluhan yang kami terima dari desa-desa. Ada masyarakat yang sudah mendaftar tetapi ternyata tidak dilibatkan dalam proses rekrutmen. Ini menjadi perhatian kami,” ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto di Jakarta, dikutip Jumat (12/6/2026).

Adisatrya menggarisbawahi bahwa fondasi dan urat nadi keberhasilan KDKMP sepenuhnya bersandar pada tingkat partisipasi aktif masyarakat desa.

Pelibatan sumber daya manusia lokal dinilai sebagai harga mati agar muncul rasa memiliki (sense of belonging) yang kuat terhadap institusi ekonomi bentukan pemerintah pusat tersebut.

“Kalau masyarakat lokal kurang dilibatkan, maka semangat membangun koperasinya juga tidak akan maksimal. Padahal koperasi itu kan dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Jadi masyarakat desa harus menjadi prioritas,” tegas politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.

Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa gurita persoalan di lapangan ini tidak terlepas dari rumitnya koordinasi antarlebaga, mengingat program KDKMP melibatkan banyak kementerian.

Kendati Kementerian Koperasi bertindak sebagai leading sector, terdapat intervensi dari instansi lain dalam hal penguatan kelembagaan maupun penyaringan tenaga kerja pengelola.

Adisatrya mengaku paham bahwa tugas Menteri Koperasi dalam mengawal program skala nasional ini memiliki tantangan birokrasi yang tidak mudah.

Namun, ia menegaskan bahwa sinkronisasi lintas sektoral wajib diperketat agar visi misi pemberdayaan ekonomi desa tidak bias saat dieksekusi di tingkat bawah.

“Kami paham tugas Menteri Koperasi bukan hanya mengawasi koperasi, tetapi juga harus berkoordinasi dengan berbagai instansi yang terlibat. Ini memang tidak mudah. Karena itu kami terus mendorong agar pelaksanaannya semakin baik,” katanya.

Guna mendukung kelancaran program strategis ini, Komisi VI DPR RI sebenarnya telah memberikan lampu hijau terkait usulan tambahan anggaran bagi Kementerian Koperasi untuk Tahun Anggaran 2027.

Kendati demikian, DPR memberikan catatan tebal agar suntikan dana segar tersebut dialokasikan secara presisi untuk membenahi tata kelola manajerial dan peningkatan mutu kapasitas SDM di lapangan.

“Tambahan anggaran yang disetujui harus bisa digunakan untuk memperbaiki kualitas program, termasuk tata kelola SDM dan pendampingan koperasi di lapangan. Jangan sampai koperasi dibangun besar-besaran tetapi tidak memiliki pengelola yang siap,” ujar Adisatrya.

Menutup pernyataannya, pimpinan Komisi VI ini berharap perbaikan sistem rekrutmen dapat digolkan dalam waktu dekat.

DPR tidak ingin KDKMP terjebak menjadi proyek mercusuar pengerjaan fisik semata, melainkan harus menjelma menjadi motor penggerak dan instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat desa yang mandiri serta berkelanjutan. (af)