DPR Restui Markas Baru Bakamla

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Komisi I DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan Markas Besar (Mabes) Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI yang baru di kawasan Sunter, Jakarta Utara.

Dukungan ini ditegaskan Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, saat meninjau kondisi Gedung Perintis Kemerdekaan, Menteng, yang sempat mengalami kebakaran hebat pada akhir 2024 lalu.

Utut menilai pembangunan markas mandiri sudah masuk dalam kategori kebutuhan mendesak.

Saat ini, operasional Bakamla masih terpencar di beberapa lokasi dengan status pinjam pakai, seperti di gedung milik Setneg, Pemprov DKI di Rawamangun, hingga eks gedung BRIN di Kalisari.

Kondisi tersebut dinilai tidak ideal bagi lembaga strategis yang mengemban mandat sebagai garda terdepan keamanan laut nasional.

“Saya rasa tidak mungkin membiarkan Bakamla yang perannya begitu penting harus berlama-lama bekerja dalam keterbatasan sarana prasarana. Kami di Komisi I semua setuju (pembangunan mabes baru),” ujar Utut di Jakarta Pusat, Selasa (3/2/2026).

Rencana Mabes Bakamla di Sunter dirancang setinggi 17 lantai dengan filosofi delapan pilar dan 45 fasad yang melambangkan hari kemerdekaan Indonesia.

Utut menyebut proyek ini sejalan dengan konsep belanja negara (spending) yang berdampak luas karena melibatkan banyak tenaga kerja serta memperkuat kedaulatan NKRI.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut mengakui tantangan berikutnya adalah meyakinkan Badan Anggaran (Banggar) DPR dan Menteri Keuangan terkait ketersediaan dana.

Namun, ia menegaskan bahwa perjuangan ini murni demi kepentingan negara agar Bakamla selalu siap menghadapi ancaman maupun tekanan di wilayah perairan Indonesia.

Pascakebakaran pada 29 September 2024 yang diduga akibat korsleting listrik, Bakamla hanya bisa menggunakan lantai 1 dan 2 Gedung Perintis Kemerdekaan secara terbatas.

Kehadiran markas yang representatif diharapkan dapat mengintegrasikan kembali pusat komando (Puskodal) dan seluruh unit operasional Bakamla dalam satu atap guna meningkatkan efektivitas pengawasan laut. (af/hi)