Tingkat Pengangguran SMK Masih Tinggi, Program Link And Match Harus Digenjot

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendesak pemerintah untuk melakukan perbaikan ekosistem pendidikan vokasi secara konsisten dan menyeluruh di tanah air.

Desakan ini mencuat di tengah fakta bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) untuk lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih menduduki posisi tertinggi dibandingkan jenjang pendidikan lainnya akibat adanya kesenjangan keterampilan (skill mismatch) dengan dunia kerja.

"Peningkatan kualitas dan keterhubungan sekolah vokasi seperti SMK dengan sektor industri harus konsisten direalisasikan untuk menekan angka pengangguran," ujar Rerie di Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Rerie yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI ini menilai, langkah Direktorat SMK Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menggelontorkan kuota bantuan sertifikasi bagi 250.000 murid SMK pada tahun 2026 merupakan langkah yang strategis.

Kuota tersebut dialokasikan untuk 150.000 murid pada program Sertifikasi Kompetensi Keahlian dan 100.000 murid untuk Sertifikasi Bahasa Asing.

Namun, ia mengingatkan intervensi berupa pemberian sertifikat saja tidak akan pernah cukup tanpa adanya penguatan keterhubungan nyata antara pihak sekolah dengan sektor industri.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2026, TPT lulusan SMK memang sempat mengalami penurunan ke angka 7,74% dari yang sebelumnya sebesar 8,63% pada Agustus 2025.

Kendati demikian, kontribusi riil lulusan SMK terhadap kantong pengangguran nasional masih sangat mendominasi, yakni sebesar 22,35%, atau berada di peringkat kedua setelah lulusan SMA.

Fenomena ini diperkuat oleh data Organisasi Buruh Internasional (ILO) yang mencatat sekitar 57,3% pekerja di Indonesia bekerja tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

Oleh karena itu, Politisi Fraksi Partai NasDem tersebut berpendapat bahwa program keselarasan (link and match) antara kurikulum kejuruan dan dinamika kebutuhan dunia usaha harus digenjot lewat komitmen kemitraan yang mengikat.

Perencanaan serapan tenaga kerja masa depan harus dihitung matang agar pasokan lulusan selaras dengan kebutuhan pasar.

"Dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemangku kepentingan di sektor pendidikan dan dunia usaha agar lulusan pendidikan vokasi dapat terserap di dunia kerja dengan baik," tegas Rerie.

Rerie memungkasi bahwa setiap kebijakan peningkatan mutu pendidikan vokasi wajib dijamin keberlanjutannya dan bersifat adaptif terhadap pergeseran ekonomi global.

Ketajaman institusi pendidikan dalam membaca peluang pasar baru menjadi kunci agar investasi anggaran sertifikasi negara tidak terbuang sia-sia.

"Di tengah dinamika perekonomian dunia yang dipengaruhi sejumlah faktor, dibutuhkan kejelian membaca peluang dan komitmen semua pihak dalam memanfaatkan peluang tersebut dengan baik," pungkas Rerie. (af)