Lemahnya Komitmen Aparat Bikin Pemberantasan TPPO Mandek

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI, Ali Mazi, menegaskan pentingnya penguatan koordinasi dan peningkatan kesadaran aparat penegak hukum dalam memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). 

Ia menilai perangkat hukum dan kelembagaan yang dimiliki Indonesia saat ini sudah sangat memadai, sehingga mandeknya pemberantasan mafia perdagangan orang murni disebabkan oleh lemahnya komitmen dan kesadaran oknum aparat di lapangan.

Kritik tajam tersebut dilontarkan Ali Mazi di sela-sela Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI bersama Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Ditjen Imigrasi, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta Komnas Perempuan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Mantan Gubernur Sulawesi Tenggara ini mengingatkan bahwa kejahatan lintas negara ini telah menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat sipil dan tidak boleh terus dibiarkan tanpa ada langkah represif yang nyata.

“Persoalan perdagangan orang ini sudah menjadi momok di tengah masyarakat. Padahal menurut hemat saya, mestinya hal seperti ini tidak boleh terjadi. Kami meminta agar ada peningkatan kesadaran aparat yang diberi kewenangan oleh undang-undang atau negara terhadap tugasnya. Jangan hanya setiap rapat disuguhkan data dan laporan, tetapi tidak ada penyelesaian konkret,” tegas Ali Mazi.

Legislator dari Fraksi Partai NasDem tersebut mempertanyakan efektivitas kinerja jajaran intelijen dari berbagai lini, mulai dari Kepolisian, TNI, hingga Imigrasi. 

Menurutnya, menjadi hal yang janggal apabila dengan kelengkapan draf data dan instrumen pengawasan mutakhir yang dimiliki negara, sindikat penyelundupan manusia masih bisa bergerak leluasa menembus perbatasan internasional.

Secara teknis, Ali Mazi meminta Ditjen Imigrasi memperketat draf kurasi dan verifikasi faktual terhadap pembuatan paspor serta dokumen perjalanan masyarakat yang hendak bertolak ke luar negeri. 

Penapisan ketat di pintu keberangkatan bandara dan pelabuhan harus dioptimalkan untuk mendeteksi apakah motif keberangkatan warga murni untuk berlibur, studi, atau justru terdapat draf indikasi jebakan dari agensi penyalur tenaga kerja ilegal.

Di sisi lain, politisi ini membeberkan korelasi kuat antara maraknya korban TPPO dengan tingginya draf angka kemiskinan di daerah asal para korban. 

Oleh karena itu, DPR mendesak jajaran eksekutif untuk merombak tata kelola manajemen sumber daya alam dan manusia guna mendongkrak kesejahteraan di tingkat akar rumput, sehingga warga tidak mudah tergiur oleh bujuk rayu sindikat internasional.

Ali Mazi menaruh harapan besar pada draf kebijakan pertahanan dan ketenagakerjaan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto agar penegakan hukum terhadap draf pelaku TPPO dapat berjalan lebih agresif, inklusif, dan memberikan perlindungan menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia.