Progres Pembangunan Sekolah Rakyat di Bekasi Capai 83 Persen Jelang Ajaran Baru

VOICEINDONESIA.CO, Bekasi – Komisi V DPR RI memperketat pengawasan proyek pembangunan Sekolah Rakyat senilai miliaran rupiah di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, guna memastikan tidak ada penurunan kualitas bangunan akibat kejar tayang target penyelesaian.

Parlemen mendesak kontraktor pelaksana dan kementerian terkait untuk menjaga spesifikasi fisik infrastruktur karena kompleks pendidikan berasrama (boarding school) seluas 5,4 hektare tersebut akan menampung ribuan anak-anak dari kluster miskin ekstrem.

“Karena waktu pembangunan yang terbatas kami harapkan secara kualitas tidak ada penurunan dan harus dijaga kualitasnya. Kita ingin mitra yang terkait yaitu PT Brantas Abipraya dan Dirjen Prasarana Strategis terus melakukan pemantauan dan pengawasan,” tutur Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dikutip dari laman DPR, Minggu (14/6/2026).

Huda menjelaskan, progres konstruksi megaproyek yang berlokasi di Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat tersebut saat ini telah menyentuh angka 83 persen.

Anggota legislatif ini optimis pengerjaan fisik bangunan dapat rampung seratus persen dan siap beroperasi secara fungsional sebelum dimulainya kalender akademik tahun ajaran baru 2026/2027.

Kendati mengejar target operasional, politisi tersebut memberikan catatan tebal mengenai pentingnya kematangan rancang bangun dan manajemen ruang kelas yang saling terintegrasi.

Hal ini mengingat kompleks sekolah tersebut akan menerapkan sistem asrama penuh yang menuntut jaminan keamanan serta kenyamanan tinggi bagi anak-anak usia dini.

“Konsepnya boarding school jadi butuh pengintegrasian yang cukup rapi, nanti ada anak SD yang umur tujuh tahun sudah berasrama disini, ini perlu dipikirkan,” jelas Huda memaparkan aspek krusial tata ruang domestik sekolah.

Dari sisi misi kemanusiaan, fungsi pengawasan anggaran negara pada proyek ini dipasang untuk memastikan bahwa pemanfaatan fasilitas tidak salah sasaran. Skema operasional Sekolah Rakyat ini dirancang sepenuhnya gratis tanpa pungutan sepeser pun mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, dengan memprioritaskan keluarga yang masuk dalam kategori desil 1 dan desil 2 (masyarakat miskin dan miskin ekstrem).

Guna memastikan kesiapan bangunan, tim kunjungan spesifik parlemen juga melakukan inspeksi mendalam ke sejumlah titik vital proyek di lapangan. Komisi V menyisir kelayakan ruang kelas, kluster asrama putra dan putri, rumah susun (rusun) kediaman para guru, hingga pemetaan area dapur umum.

“Setelah meninjau kami rasa masih butuh perbaikan sedikit, mungkin perbaikan minor dan kami minta agar diselesaikan sebelum serah terima. Hal lainnya tentu kami ingin pembangunan ini selesai tepat waktu terutama gedung sekolah, rusun guru dan asrama putra-putri,” pungkas Huda. (af)