DPR Peringatkan Pemerintah Jangan Hanya Kejar Target Jumlah Koperasi Desa

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Parlemen mendesak pemerintah untuk mengutamakan verifikasi kelayakan lokasi serta ketajaman model bisnis secara riil di lapangan, guna mencegah terjadinya pemborosan anggaran negara akibat proyek koperasi yang mangkrak di kemudian hari.

"Kami mendukung program ini. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah sebelum koperasi dibuka sudah dilakukan studi kelayakan bisnisnya? Apakah lokasinya strategis dan memiliki peluang usaha yang jelas?" kata Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto dalam Rapat Kerja dengan Menteri Koperasi di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Darmadi mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengantongi sejumlah laporan miring dari akar rumput mengenai penempatan lokasi KDKMP yang dinilai asal-asalan.

Beberapa koperasi anyar dilaporkan berdiri di area yang mati suri dari aktivitas ekonomi, bahkan ada yang dipaksakan beroperasi saling berdekatan dengan koperasi lain yang memegang lini usaha serupa, sehingga memicu kanibalisme pasar yang tidak sehat.

Politisi tersebut menegaskan bahwa indikator kesuksesan program ekonomi kerakyatan ini tidak boleh hanya diukur dari megahnya seremonial peluncuran atau angka statistik di atas kertas.

Pemerintah dituntut memastikan agar setiap unit koperasi yang disubsidi uang rakyat mampu menggerakkan roda ekonomi desa dan mendongkrak kesejahteraan para anggotanya secara jangka panjang.

"Kalau ini dijalankan terus tanpa verifikasi dan validasi yang kuat, saya khawatir ke depan banyak KDKMP yang mangkrak, karena koperasi tetap harus berjalan dengan prinsip bisnis yang sehat," ujar Darmadi.

Merespons kritik tajam dari parlemen, Menteri Koperasi Ferry Juliantono memastikan bahwa pemerintah tidak melangkah tanpa konsep yang matang. Kementerian Koperasi menegaskan telah mengantongi mandat hukum melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 untuk menggodok cetak biru desain model bisnis sekaligus modul pelatihan standardisasi bagi para pengelola koperasi di daerah.

"Kami sudah membuatkan desainnya, ada feasibility study-nya, tetapi sekali lagi ini akan kita implementasikan pada tahap operasionalisasinya," tutur Ferry Juliantono.

Ferry menambahkan, draf kajian kelayakan (feasibility study) yang telah disusun tersebut akan disesuaikan secara dinamis dengan memetakan komoditas dan potensi ekonomi lokal di masing-masing wilayah. Langkah ini diambil agar investasi modal yang dikucurkan pemerintah dapat berputar optimal dan mandiri secara finansial.

Sejauh ini, pemerintah terus tancap gas mempercepat perluasan megaproyek ekonomi desa ini setelah sebelumnya sukses menguji coba operasionalisasi 1.061 Koperasi Merah Putih di kluster wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Tidak main-main, Kementerian Koperasi memasang target agresif untuk meresmikan pengoperasian hingga 40.000 unit koperasi baru di seluruh pelosok tanah air pada akhir Desember 2026 mendatang. (af)