
Mensos : Bansos PMI Bisa Dicairkan dengan Surat Kuasa
BIMA,AKUUPDATE.ID - Menteri Sosial Tri Rismaharini mendapati 129 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) belum menerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB). Petugas pendamping di daerah beralasan 129 KPM itu merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri.
Risma menyebut, KPM bekerja di luar negeri bukanlah alasan untuk tidak menyalurkan bansos. Anak-anak mereka bisa mencairkan bantuan dengan berbekal surat kuasa dari anggota keluarga yang telah dewasa.
Risma menegaskan, kerabat KPM juga bisa mencairkan. "Kalau ada kerabatnya, bisa dilakukan penggantian pengurus. Ada neneknya? Masukkan data neneknya ke KK si anak TKW ini," kata Risma di Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat (14/10).
Risma pun meminta Bupati Sumbawa membantu proses pengalihan data Kartu Keluarga (KK). "Nanti untuk pencairan dana bisa dilengkapi dengan surat kuasa," kata Risma,dikutip dalam siaran persnya.
Pilihan Redaksi
NasionalAnggaran Penanganan Korban di Komnas Perempuan Jadi Sorotan
⚠️ Hati-hati penipuan! Jurnalis VOICEIndonesia.co tidak menerima imbalan dalam bertugas. Laporkan ke Redaksi VOICEIndonesia.co jika Anda menemukan kejadian tersebut. Hotline 0811-809-073 atau email redaksi@voiceindonesia.co.
Baca Juga
Komentar (0)
Login dulu untuk meninggalkan komentar.
Paling Banyak Dibaca

Bahlil: Blok Masela Serap 12 Ribu Tenaga Kerja, Prioritaskan Putra Daerah Maluku
Ketenagakerjaan

Dua Pelaut India Tewas di Selat Hormuz, New Delhi Larang Kapalnya Lewati Selat
Internasional

Produsen Kosmetik Ilegal di Kota Malang dan Kediri Digerebek
Daerah

Jersey Pramusim 2026 persembahan untuk legenda Persebaya Eri Irianto
Olahraga

Anggaran Penanganan Korban di Komnas Perempuan Jadi Sorotan
Nasional
Editorial

Darurat TPPO: Kedubes Arab Saudi Harus Ikut Bertanggungjawab
Editorial

Mengawal Hak Asasi Pelaut Kita dan Peran Vital SPPI di Laut Lepas Taiwan
Editorial

Manipulasi Dokumen: Awal Petaka Pekerja Migran Indonesia
Editorial

Kawal Revisi UU PPMI Demi Keselamatan Pekerja Migran
Editorial

Darurat Mafia Paspor, Dirjen Imigrasi Harus Tegas
Editorial
Komentar Terbaru
Belum ada komentar.

