Sebanyak 114 PMI yang Dideportasi dari Malaysia Jalani Tes Urine

VOICEINDONESIA.CO, Balikpapan - Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara memeriksa urine 114 pekerja migran Indonesia (PMI) yang dideportasi dari Malaysia menjelang Lebaran 2026 untuk deteksi dini penyalahgunaan narkoba. Pemeriksaan dilakukan terhadap PMI yang dipulangkan Pemerintah Malaysia lewat jalur laut ke Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada 12 Maret 2026. Mereka terdiri dari 80 laki-laki dewasa, 27 perempuan dewasa, 4 anak laki-laki, dan 3 anak perempuan. Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kaltara, Muh Andi Ichsan mengungkapkan BNN Nunukan memberikan konseling bagi deportan yang terkena kasus narkoba serta rekomendasi rehabilitasi bagi yang terdeteksi menggunakan narkoba. "BNN Nunukan memberikan rekomendasi rehabilitasi bagi PMI deportan yang terdeteksi menggunakan narkoba," katanya, pada Senin (16/3/2026). Langkah ini dilakukan sekaligus untuk mencegah penyebaran narkotika lebih luas di masyarakat. Seluruh catatan kesehatan dan dokumen PMI yang diproses di Nunukan akan menjadi pegangan untuk penanganan lanjutan oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan. Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kalimantan Utara mencatat ratusan PMI tersebut sebelumnya menjalani proses hukum dan penahanan di Depot Tahanan Imigresen Tawau, Sabah, Malaysia. Alasan deportasi beragam mulai dari tanpa dokumen, izin tinggal habis, hingga pelanggaran hukum.

Baca Juga : Perang Picu Lonjakan Pemudik dari Timur Tengah "Mereka ditempatkan di Rumah Ramah PMI Nunukan," ujar Andi. Semua PMI deportan menjalani pemeriksaan kesehatan fisik dan psikologis sebelum dipulangkan ke daerah asal masing-masing yang rata-rata berasal dari Sulawesi dan Kalimantan. Mereka juga menjalani pendataan dan penanganan administrasi di Nunukan. "Semuanya diperiksa kesehatan fisik dan psikologis sebelum dipulangkan ke daerah asal masing-masing," tegasnya. Para PMI deportan akan dipulangkan secara bertahap ke daerah asal. Pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan akan memberikan pendampingan dan pemberdayaan ekonomi agar mereka tidak lagi menjadi PMI yang tidak sesuai prosedur. Baca Juga : Gelombang Deportasi dari Malaysia, 203 PMI Ilegal Dipulangkan Selama Ramadan BP3MI Kaltara memperketat pemantauan keberangkatan calon PMI di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan untuk menekan keberangkatan PMI tidak sesuai prosedur. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setkab Nunukan M Amin mengatakan saat libur Lebaran mobilitas orang melintasi perbatasan lebih ramai karena banyak warga Nunukan yang keluarganya bekerja di Malaysia. "Kami mengimbau masyarakat tertib selama mudik dan libur Lebaran saat melintasi batas negara," katanya. Ramainya mobilitas di perbatasan berpotensi dimanfaatkan penyelundup baik untuk barang maupun orang secara ilegal. Kepala Polres Nunukan Ajun Komisaris Besar Bonifasius Rumbewas menyatakan pihaknya menggelar Operasi Ketupat 2026 pada 13-25 Maret 2026 dengan menempatkan 15 pos pengamanan dan pelayanan di sejumlah titik strategis termasuk di wilayah perbatasan. (Sin/Ah) Pilihan Redaksi : Menteri Mukhtarudin Harus Tegas, Singkirkan Calon Atase Rekanan Mafia!

Baca Berita Lainnya di Google News