VOICEINDONESIA.CO, Hong Kong – Perlindungan pekerja migran Indonesia dinilai harus ditambah, tidak cukup berhenti pada program SMK Go Global. Kondisi psikologis dan kesejahteraan pekerja di negara penempatan juga perlu diperhatikan.
Aktivis pendamping pekerja migran Indonesia di Hong Kong, Yuni Andarwati menilai peningkatan keterampilan lewat SMK Go Global harus berjalan beriringan dengan penguatan perlindungan.
“Perlindungannya harus ditambah. Jangan cuma SMK Go Global saja yang dibahas. Jaga kewarasan kami juga, perlindungan kami,” katanya dalam keterangan yang diterima, Kamis (19/11/2026).
Yuni mengaku aspirasi yang selama ini ia suarakan mendapat respons dari Mukhtarudin. Menurutnya, Menteri langsung menghubunginya lewat telepon dan bersedia berdialog dengan anak pekerja migran yang ingin menyampaikan persoalan secara langsung.
“Jadi ternyata didengarkan oleh Pak Menteri. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Pagi tadi sudah telepon dan ketika saya meminta apakah beliau bersedia ngobrol dengan anak pekerja migran yang ada di sini, beliau bilang oke, boleh,” tegasnya.
Yuni menyebut perubahan juga ia rasakan pada jajaran kementerian di lapangan. Sebelumnya ia kerap kesulitan berkomunikasi dengan sejumlah kepala balai (BP3MI) untuk menyampaikan persoalan pekerja migran. Sejak KP2MI dipimpin Mukhtarudin, respons yang ia terima dinilai lebih cepat dan sigap.
“Sekarang siapa pun yang saya telepon itu langsung cepat tanggap, sigap,” katanya.
Yuni menegaskan kritik bukan bentuk kebencian terhadap pejabat atau institusi pemerintah, melainkan bagian dari perjuangan agar pelindungan pekerja migran menjadi prioritas. Ia menyatakan secara terbuka mendukung kepemimpinan Mukhtarudin karena menilai ada keseriusan menangani persoalan pekerja migran.
“Kalau menterinya bagus, ya saya acungkan jempol. Kalau tidak bagus, ya saya kritik. Saya tidak pernah membenci siapa pun karena tujuan saya hanya untuk pekerja migran Indonesia. Menteri yang sekarang jujur saya dukung,” tegasnya.
Yuni memahami tanggung jawab Menteri P2MI mencakup pekerja migran di berbagai negara, tidak hanya Hong Kong. Selama persoalan masih bisa diselesaikan lewat kepala balai maupun direktorat jenderal, ia memilih menempuh jalur itu tanpa langsung membebani Menteri.
“Saya tahu betul tanggung jawab Pak Menteri Mukhtarudin bukan hanya di Hong Kong, tetapi di seluruh dunia untuk menangani pekerja migran Indonesia,” pungkasnya.























