VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Perawat dan bidan yang setiap hari mendampingi persalinan, menangani pasien kritis, dan menghadapi risiko terpapar penyakit infeksi, ternyata pada kenyataannya ada yang pulang ke rumah dengan gaji hanya Rp1,7 juta per bulan.
Fakta ini yang mendorong Anggota Komisi IX DPR RI Achmad Ru'yat mendesak agar RUU Ketenagakerjaan secara khusus mengatur upah minimum bagi tenaga kesehatan, dilansir Sabtu (25/7/2026).
Achmad mengungkapkan fakta gaji rendah itu ia peroleh langsung dari pertemuan dengan komunitas tenaga kesehatan pekan lalu.
"Masih ada tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit daerah maupun klinik dengan penghasilan sekitar Rp1,7 juta per bulan," kata Achmad.
Ia menegaskan angka itu sangat tidak sebanding dengan beban dan risiko yang ditanggung para tenaga kesehatan setiap harinya.
"Padahal mereka menangani keselamatan pasien, mendampingi persalinan ibu dan bayi, serta menghadapi risiko tinggi terpapar penyakit infeksi," ujarnya.
Achmad menilai ketiadaan regulasi khusus soal upah minimum tenaga kesehatan selama ini menjadi celah yang membiarkan profesi berisiko tinggi ini tetap dibayar rendah tanpa kepastian hukum.
"Selama ini pengaturan tersebut belum ada, padahal sangat penting untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi seluruh tenaga kesehatan kita," tegasnya.
Ia pun mendesak klausul upah minimum nakes dimasukkan secara eksplisit ke dalam RUU Ketenagakerjaan yang kini sedang dibahas DPR dan pemerintah.
"Perlu ada payung hukum dalam RUU Ketenagakerjaan yang mengatur upah minimum bagi tenaga kesehatan," kata Achmad.
Achmad menilai profesi tenaga kesehatan memiliki karakteristik dan tingkat risiko yang berbeda dengan sektor lain sehingga tidak bisa disamakan dengan ketentuan upah minimum yang berlaku secara umum.
